.webp)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri Reformasi Struktural APEC ke-3 secara virtual hari ini. Di kesempatan tersebut, Airlangga menegaskan Indonesia mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi. Hal ini dilakukan melalui implementasi prinsip pembangunan inklusif berkelanjutan serta melakukan reformasi struktural secara komprehensif.
"Forum bertujuan untuk melakukan review Agenda Reformasi Struktural APEC tahun 2015-2020 dan mendukung agenda 5 tahun ke depan. Dalam pertemuan ini, saya beserta para Menteri APEC lainnya telah menyepakati untuk bekerja sama dalam agenda reformasi struktural baru yang mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi dan mendorong reformasi yang berfokus pada pertumbuhan inklusif, kuat, berkelanjutan, dan ramah inovasi," ujar Airlangga dalam keterangannya, Rabu (16/6/2021).
Terkait hal ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendukung 4 pilar Reformasi Struktural 5 tahun ke depan (2021-2025). Pertama, menciptakan lingkungan yang mendukung pasar yang terbuka, transparan, dan kompetitif. Kedua, meningkatkan pemulihan dan ketahanan bisnis terhadap tantangan di masa depan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketiga, memastikan semua kelompok masyarakat memiliki akses yang sama terhadap peluang untuk pertumbuhan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan kesejahteraan yang lebih besar. Keempat, memanfaatkan inovasi, teknologi baru, dan pengembangan keterampilan untuk mendorong produktivitas dan digitalisasi.
Selain itu, Indonesia juga memprioritaskan pembangunan ekonomi ramah lingkungan seperti hydro power, panel surya, geothermal dan biodiesel 30 persen (B30).
"Pandemi COVID-19 merupakan momentum untuk melakukan reformasi struktural yang menyeluruh bagi perekonomian Indonesia yang diwujudkan melalui roadmap pembangunan ekonomi yang lebih hijau, lebih cerdas, lebih produktif, dan berkeadilan. Pertumbuhan berkelanjutan merupakan kunci dalam pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 dan pertumbuhan inklusif berkelanjutan dapat dicapai melalui program program green economy," paparnya.
Guna mendukung pemulihan ekonomi, saat ini Indonesia juga telah melakukan program vaksinasi hingga 32.8 juta dosis. Adapun upaya ini merupakan game changer dalam rangka menekan kasus COVID-19 di Indonesia.
Tak hanya itu, dalam forum tersebut dia menyampaikan pemerintah Indonesia juga berkomitmen mengurangi emisi gas sebesar 30% pada tahun 2030. Hal ini dilakukan dengan memprioritaskan pembangunan rendah karbon sebagai intisari rencana pembangunan nasional.
Pemerintah juga mendorong peningkatan keterampilan pekerja melalui program Kartu Prakerja berupa skilling, up-skilling dan re-skilling. Langkah ini juga menjadi bagian utama dalam meningkatkan kesejahteraan para angkatan kerja.
Pada kesempatan tersebut, Airlangga juga menjelaskan upaya Indonesia dalam mengurangi sampah. Salah satunya melalui konsep ekonomi sirkular yang telah diterapkan sektor industri dengan mengesahkan Green Industry Standardization berstandar internasional.
Upaya ini pun mendapat respons positif oleh dunia usaha, yakni dengan membentuk Packaging Recovery Organization (PRO). Hal ini bertujuan mempercepat implementasi ekonomi sirkular melalui beberapa kegiatan seperti pengumpulan sampah dan daur ulang.
"Pemerintah menerapkan prinsip ekonomi sirkular sebagai bagian dari ekonomi berkelanjutan dengan berkomitmen mengurangi sampah rumah tangga sebesar 30% dan sampah plastik di laut sebesar 70% di tahun 2025," pungkasnya.
Adapun pertemuan tersebut membahas soal agenda reformasi Struktural APEC meliputi upaya peningkatan efisiensi birokrasi, kemudahan berusaha, peningkatan kepastian hukum, dan peningkatan kualitas regulasi. Seluruh anggota APEC juga membahas hambatan-hambatan struktural yang selama ini menjadi salah satu faktor utama high-cost economy, serta berimplikasi pada rendahnya daya saing satu ekonomi dalam perdagangan dan investasi.
Sebagai informasi, pertemuan tersebut dipimpin oleh Minister of Commerce and Consumer Affairs New Zealand, Hon. David Clark dan dihadiri oleh perwakilan dari 21 negara anggota APEC.
Di kesempatan tersebut, Menko Perekonomian bersama para Menteri/Ketua Delegasi APEC lainnya juga mendukung 3 dokumen yaitu, Ministerial Statement, 3rd Structural Reform Ministerial Meeting; Summary of Enhanced APEC Agenda for Structural Reform (EAASR); dan Third APEC Ease of Doing Business (EoDB) Action Plan.
(mul/hns)
