Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kecewa karena banyak daerah yang belanja anggaran kesehatannya rendah. Padahal beberapa daerah tersebut banyak masuk dalam kategori zona merah COVID-19.
Sri Mulyani mencatat realisasi Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil (DAU/DBH) khusus penanganan kesehatan sebesar 8% pada pemerintah daerah (Pemda) dengan status COVID-19 tinggi masih di angka 7,5%.
Bahkan ada 9 daerah yang belum menggunakan dana dari pemerintah pusat tersebut.
"Kalau kita lihat ironisnya pada saat mereka menghadapi zona merah, tapi belanja dari TKDD atau APBD-nya, DAU/DBH untuk penanganan covid ternyata belum meningkat," kata Sri Mulyani dalam Rapat Nasional XIII Apkasi dikutip dari CNNIndonesia, Minggu (20/6/2021).
Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan daerah sangat membutuhkan sumber daya untuk penanganan COVID-19 baik itu testing, tracing dan isolating, biaya tenaga kesehatan atau untuk biaya operasi kesehatan.
"Saya mohon untuk seluruh pimpinan dalam hal ini Bupati yang ada di Apkasi untuk melihat karena kalau kita tidak mampu menangani COVID-19 berarti kita tidak akan mampu memulihkan ekonomi nasional kita atau ekonomi di daerah Anda," imbuh Sri Mulyani.
Data belanja DAU/DBH khusus penanganan COVID-19 di 29 daerah zona merah, per 19 Juni 2021, menunjukan realisasi baru mencapai Rp 146,9 miliar dari anggaran Rp 1,94 triliun.
Dari 29 daerah tersebut, 9 daerah yang belum merealisasikan sama sekali belanja DAU/DBH untuk penanganan kesehatan di antaranya Kabupaten Pidie, Kabupaten Banda Aceh, Kota Bukit Tinggi, dan Kabupaten Rokan Hulu.
Lalu ada juga, Kabupaten Pekanbaru, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Kudus, serta Kabupaten Bintan.
"Kalau COVID-19 makin melonjak pasti ekonomi di daerah juga mengalami tekanan yang luar biasa dampaknya," pungkas Sri Mulyani.
(hal/dna)
