1.099 Pegawai Garuda Ajukan Pensiun Dini, Dirut Bilang Masih Kurang

Danang Sugianto - detikFinance
Senin, 21 Jun 2021 17:26 WIB
Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dan Komut Garuda Indonesia Triawan Munaf jadi pembicara dalam talkshow di Kementrian BUMN. Mereka melakukan salam komando.
Dirut Garuda Irfan Setiaputra/Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Program pensiun dini yang dilakukan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sudah berjalan. Tercatat sudah ada sebanyak 1.099 pegawai yang ikut program tersebut.

Hal itu diungkapkan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (21/6/2021).

Irfan mengatakan, dari total pegawai Garuda Indonesia yang mengajukan pensiun dini itu yang merupakan pilot masih terbilang sedikit dan belum sesuai harapan.

"Sayangnya memang yang saya ingin sampaikan ada 1.099 dan memang dari jumlah yang masuk itu, kami memang melihat jumlah pilot yang mendaftar nampaknya belum terlalu banyak," tuturnya.

Irfan menjelaskan, pensiun dini yang dijalankan Garuda Indonesia untuk mencapai efisiensi demi menyelamatkan keuangan perusahaan. Dalam situasi terbatasnya operasional saat ini, perusahaan melihat perlu dilakukan penyesuaian jumlah karyawan dengan operasional maskapai.

"Jumlah karyawan ini harus sesuai dengan alat produksi, nah alat produksi ini bergerak. Hitunganya masih kita hitung," tuturnya.

Meski masih menghitung jumlah pegawai yang pas dalam kondisi darurat saat ini, Irfan menegaskan bahwa jumlah pegawai yang ikut dari program pensiun dini itu masih kurang. Namun dia mengaku tidak bisa menjawab berapa jumlah pengurangan karyawan yang dibutuhkan Garuda Indonesia saat ini.

"Ini menjebak pertanyaannya, saya minta maaf nggak bisa menjawab. Karena misalnya kru pesawat itu 20-30 orang, lalu ketika teman-teman menghitung oh berarti ada 500 orang lagi yang perlu keluar, padahal bukan begitu cara hitungnya," terang Irfan.

"Tapi hasil yang masuk dari seribu itu masih jauh dari harapan kita. Jadi kita masih ada penawaran-penawaran lain yang nanti kita diskusikan, yang jelas kita tidak punya keinginan sama sekali untuk menzalimi karyawan dan ini bukan waktu yang tepat orang dipaksa keluar. Kita harus tahu ini," tambahnya.

(das/ara)