Utang RI Tembus Rp 6.500 T, BPK Was-was Pemerintah Nggak Bisa Bayar

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Kamis, 24 Jun 2021 10:00 WIB
Utang Luar Negeri Indonesia Terkendali

Petugas menata tumpukkan uang di Cash Center Bank Mandiri, Jakarta, Rabu (17/1). Bank Indonesia menyatakan perkembangan Utang Luar Negeri (ULN) sebesar 347,3 miliar dolar Amerika pada November 2017 tetap terkendali, hal tersebut tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto akhir November 2017 yang tercatat stabil di kisaran 34 persen.
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Utang pemerintah terus bertambah dari waktu-waktu. Kini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) khawatir pemerintah tidak bisa lagi membayar utang tersebut.

Dari catatan detikcom, per April 2021 saja Kementerian Keuangan telah mencatat utang pemerintah mencapai Rp 6.527,29 triliun atau 41,18% terhadap PDB.

BPK menilai utang pemerintah yang terus bertambah biaya bunganya telah melampaui pertumbuhan PDB. Hal itu diungkapkan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP) LKPP 2020. Ke depannya kemampuan pemerintah untuk membayar utang disebut makin menurun.

"Tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga melampaui pertumbuhan PDB dan penerimaan negara yang memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar," tulis BPK dalam ringkasan eksekutif LHP LKPP 2020, dikutip detikcom, Rabu (23/6/2020).

Kekhawatiran BPK bukan tanpa alasan. Saat ini, BPK menilai rasio utang Indonesia terhadap penerimaan sudah tembus 369%. Jumlah itu jauh di atas rekomendasi International Debt Relief (IDR).

Padahal, standar IDR untuk rasio utang yang stabil berada di 92-176%. Kemudian, bila melihat rekomendasi Dana Moneter Internasional (IMF) berada di 90-150%.

Selain itu, rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77%, hal ini telah melampaui rekomendasi IMF sebesar 25-35%.

Sementara itu, rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06%. "Melampaui rekomendasi IDR sebesar 4,6-6,8% dan rekomendasi IMF sebesar 7-10%," papar BPK.

BPK juga menyoroti indikator kesinambungan fiskal 2020 sebesar 4,27% yang telah melampaui batas yang direkomendasikan The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5441- debt indicator yakni di bawah 0%.

"Pandemi Covid-19 meningkatkan defisit, utang dan SILPA yang berdampak pada peningkatan risiko pengelolaan fiskal," jelas BPK.

Simak juga video 'Sri Mulyani Ungkap Utang Negara Tahun ini Naik Rp 1.177 T':

[Gambas:Video 20detik]



(hal/zlf)