Bappenas Minta Kepala Baru BPS Hati-hati Pakai Data Responden

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Jumat, 25 Jun 2021 19:00 WIB
Gedung Badan Pusat Statistik (BPS)
Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Kasus kebocoran hingga jual beli data jadi perhatian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Suharso Monoarfa saat melantik Kepala BPS yang baru Margo Yuwono. Dia berpesan BPS harus bisa menjamin data para responden aman dan tidak disalahgunakan.

Tantangan BPS menurutnya makin besar, saat ini tuntutan akan data yang berkualitas dan beragam makin meningkat. Namun, masalah keamanan data yang tergolong privasi harus tetap diperhatikan.

Dia menyebutkan kasus kebocoran data dan jual beli data pribadi belakangan ini marak terjadi dan meresahkan masyarakat. Menurut Suharso hal ini membuat masyarakat harus berpikir dua kali untuk memberikan data pribadinya, meskipun ke lembaga resmi sekelas BPS.

"Kasus kebocoran data atau jual beli data pribadi sangat meresahkan masyarakat. Meskipun hal ini tidak terjadi di BPS, namun kejadian itu membuat masyarakat berpikir saat mau memberikan data, apalagi terkait data pribadi mereka," kata Suharso dalam pelantikan Kepala baru BPS, Jumat (25/6/2021).

Hal ini harus jadi atensi BPS, maka dari itu dia meminta BPS bisa menjamin keamanan data pribadi dari masyarakat yang menjadi responden.

"Ini harus dipandang responsif dan mampu meyakinkan para responden bahwa data yang diberikan ke BPS ini dijamin rahasia dan keamanannya," ungkap Suharso.

Di sisi lain, BPS sebagai penyedia data resmi pemerintah juga harus mampu meningkatkan kinerja olahan datanya. Pasalnya saat ini BPS juga berlomba-lomba dengan produsen data swasta yang olahan datanya juga tak kalah akurat dan cepat.

"BPS sebagai penyedia official statistic pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dengan begitu banyak produsen data di luar yang berlomba hasilkan data yang tak kalah akurat dan cepat. Data yang akurat dan time lag yang relatif bisa 0, bisa jadi nilai tambah," papar Suharso.

"Apalagi data saat ini digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan kian diperlukan," katanya.

(hal/fdl)