Inggris Dukung RI Bahas Isu Lapangan Kerja Berkelanjutan di G20 EWG

Khoirul Anam - detikFinance
Senin, 28 Jun 2021 14:26 WIB
Jakarta – Pemerintah Indonesia mendapatkan dukungan pelaksanaan G20 Employment Working Group (EWG) tahun 2022. Dukungan tersebut datang dari Pemerintah Inggris yang mendorong Indonesia mengangkat isu penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.
Foto: Dok. Kemnaker
Jakarta -

Pemerintah Indonesia mendapatkan dukungan pelaksanaan G20 Employment Working Group (EWG) tahun 2022. Dukungan tersebut datang dari Pemerintah Inggris yang mendorong Indonesia mengangkat isu penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

"Pemerintah Inggris memberikan dukungannya terhadap isu prioritas yang akan diangkat, antara lain sustainable job creation and inclusive labour market towards changing world of work, " ujar Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi dalam keterangan tertulis, Senin (28/6/2021).

"Hal ini guna mendukung pekerja disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui penyediaan program pelatihan kerja, pengembangan kompetensi SDM untuk peningkatan produktivitas, dan penyediaan perlindungan sosial," imbuhnya.

Hal ini diungkapkannya usai melakukan pertemuan bilateral dengan Secretary of State for the Department for Work and Pensions, H.E. Madame The Rt Hon Thérèse Coffey MP bertempat di Catania, Italia pada Minggu (27/6) kemarin.

Selain dukungan, kata dia, pada pertemuan tersebut juga membahas peningkatan potensi kerja sama antara Indonesia dan Inggris, antara lain terkait pengawasan ketenagakerjaan dan pengembangan sistem monitoring pengawasan bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berbasis digital, termasuk potensi mobile laboratory unit.

"Hal itu dilakukan guna memberikan kemudahan seiring perkembangan teknologi saat ini kepada pengawas ketenagakerjaan di Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya," imbuh Staf Khusus Menaker Hindun Anisah dalam kesempatan yang sama.

Lebih lanjut, Hindun menerangkan bahwa juga telah memiliki sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan berbasis online (WLKP) melalui aplikasi SISNAKER.

"Dengan melakukan pendaftaran perusahaan melalui portal WLKP, maka secara otomatis akan terdaftar dalam database Kemnaker yang akan digunakan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan lebih baik terkait kegiatan ketenagakerjaan kepada masyarakat umum dan perusahaan," kata Hindun.

Seiring pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan online, Hindun menegaskan, ke depan pelaporan secara manual tidak dapat dilakukan. Langkah ini sesuai kebijakan pemerintah yang mendorong seluruh layanan publik terintegrasi dalam teknologi Online Single Submission (OSS).

"Harapan kami pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3 di Indonesia sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum bidang ketenagakerjaan dan pelayanan pengujian lingkungan kerja untuk berani melakukan perubahan menuju trust based culture," ujar Hindun.

Di samping itu, Anwar juga melakukan pertemuan bilateral dengan Vice President for Humans Development of World Bank, Mamta Murthi dan Dirjen International Labour Organization (ILO), Guy Ryder.

Staf Khusus Menaker Reza Hafiz Akbar menjelaskan Indonesia meminta dukungan kepada World Bank dan ILO untuk mendukung isu prioritas yang diangkat dalam Presidensi Indonesia di EWG G20 pada 2022.

"Mereka semua mengapresiasi dan mendukung penuh Indonesia sebagai Presidensi G20 pada tahun 2022. World Bank dan ILO juga siap membantu penyiapan kajian ilmiah working/policy paper untuk mendukung priority issue EWG Indonesia," kata Reza.

Tidak hanya dukungan bagi Indonesia, Reza mengatakan potensi peningkatan kerja sama antara Indonesia baik dengan World Bank dan ILO juga dibicarakan.

"Pemerintah mengapresiasi dan melakukan diskusi terkait peluang dan potensi kerja sama yang dapat dilakukan oleh ILO dan World Bank. Di mana di antaranya mengenai program pengembangan kapasitas, pengembangan tata kelola sistem informasi ketenagakerjaan (Indonesia Skills Development Project), sharing best practices, dan bantuan asistensi tenaga ahli," tutup Reza.

(akd/hns)