Mal Tutup Saat PPKM Darurat, Pegawainya Dirumahkan!

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Jumat, 02 Jul 2021 09:00 WIB
Seorang tukang becak menanti penumpang di kawasan wisata Cagar Budaya Kota Lama, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (1/7/2021). Pemerintah berencana menerapkan PPKM Darurat pada 3 - 20 Juli mendatang di 48 Kabupaten/Kota berstatus pandemi level 4 dan 74 Kabupaten/Kota berstatus pandemi level 3 di Pulau Jawa dan Bali, dengan sejumlah aturan pengetatan aktivitas masyarakat di tempat publik guna menurunkan penambahan kasus aktif COVID-19. ANTARA FOTO/Aji Styawan/aww.
Foto: ANTARA FOTO/AJI STYAWAN
Jakarta -

Penerapan PPKM darurat membuat pengusaha merumahkan hingga mengurangi karyawannya. Sebab, mal tutup saat penerapan PPKM darurat.

"Dengan adanya PPKM darurat tersebut, maka tentunya para tenant dan pusat belanja harus merumahkan para karyawannya atau melakukan pengurangan tenaga kerja," kata Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta, Ellen Hidayat dalam keterangannya, Jumat (2/7/2021).

Menurutnya, hal ini membuat pengusaha khawatir. Sebab, saat ini masyarakat harus dapat meningkatkan dan menjaga kesehatan. Maka itu, mereka membutuhkan penghasilan untuk bertahan.

Di siai lain, mal merupakan industri padat karya. Pembatasan, lanjutnya, membuat serapan tenaga kerja menjadi minim.

"Mal adalah industri padat karya, dengan banyaknya batasan untuk pusat belanja, tentunya daya serap tenaga kerja juga semakin minim," katanya.

Ia pun berharap, pandemi segera berlalu. Kemudian, ia juga meminta pemerintah agar lebih cermat dan tepat sasaran menangani pandemi COVID-19. Sehingga, ekonomi dapat bergerak kembali dan pekerja memperoleh pekerjaannya.

Dia pun menjelaskan, pusat belanja telah menjalankan berbagai kebijakan pembatasan pemerintah. Kondisi saat ini, pusat belanja sangat lemah.

"Sejak COVID-19 merebak di Indonesia, pusat belanja sudah mengalami berbagai peraturan PSBB dan juga berbagai PPKM serta pengetatan, sehingga daya tahan pusat belanja juga sudah sangat melemah, kerugian sudah sangat besar karena biaya operasional sebuah pusat belanja cukup besar, di samping pusat belanja juga masih harus memberikan discount kepada para tenant sesuai dengan kemampuannya agar para tenant juga masih bisa bertahan dan membuka lapangan kerja," terangnya.

"Namun mirisnya di luar pusat belanja masih banyak bisnis masyarakat yang tidak menerapkan prokes dengan lengkap dan tepat," tambahnya.

Tonton Video: PPKM Darurat, Mal Tutup-Tempat Makan Hanya Boleh Take Away

[Gambas:Video 20detik]



(acd/zlf)