.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan realisasi penyaluran insentif nakes (tenaga kesehatan). Seperti diketahui, para nakes mendapat insentif tambahan dari pemerintah dalam melawan COVID-19.
Sri Mulyani mengatakan dari sekitar tambahan anggaran nakes yang sekitar Rp 4,6 triliun di 2020, pemerintah sudah hampir merealisasikan 100%. Hanya tinggal sedikit yang belum tercairkan.
"Untuk tahun anggaran 2020 pemerintah memberikan tambahan Rp 4,654 triliun dan realisasinya adalah Rp 4,653,9 triliun, yaitu terdiri dari insentif tenaga kesehatan sebesar Rp 4,653 triliun dan santunan kematian Rp 53,8 miliar. Ini hampir seluruh pagu yang kita sediakan tahun 2020 sudah terpakai dan sudah terbayarkan semuanya," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Kamis (2/7/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada 2021 pemerintah mendapatkan adanya tunggakan insentif di 2020 yang belum terbayar. Total tunggakan 2020 yang belum terbayar sebesar Rp 1,4 triliun, dan kini pemerintah telah membayar sekitar Rp 1,3 triliun.
"Untuk tahun 2021 dianggarkan insentif nakes sebesar 3,799 triliun, dan sampai dengan bulan Juni ini sudah terealisir 2,652 triliun atau 69,8%. Santunan kematian dari pagu Rp 50 miliar juga sudah terpakai Rp 49,8 miliar sehingga untuk tahun anggaran 2021 dari pagu Rp 5,329 triliun yang sudah dibayarkan, baik untuk membayar tunggakan insentif nakes tahun 2020 maupun untuk insentif nakes tahun ini dan santunan kematian sebesar 4,010 triliun atau 75,3%" jelasnya.
Sri Mulyani menjelaskan penyebab dari keterlambatan pembayaran insentif nakes dikarenakan masalah teknis pemberiannya sendiri. Namun, kata Sri Mulyani, hal ini sudah mulai diperbaiki.
"Saya ingin tekankan persoalan di sini adalah, waktu itu Menteri Kesehatan memang mengubah untuk pembayaran nakes itu langsung kepada nakes-nya dan per-akun. Sehingga memang kemudian terjadilah sedikit keterlambatan karena melakukan inventarisasi lagi. Namun sekarang sudah relatif cukup lancar," katanya.
"Tunggakan untuk nakes tahun 2020 yang telah selesai di-review oleh BPKP sebesar 1,34 triliun atau 90,8% sampai dengan 11 Juni adalah untuk 200.506 tenaga kesehatan yang bekerja di 1607 fasilitas kesehatan. Ini bisa Rumah sakit Puskesmas dan lain-lain," tutupnya.
Lihat juga Video: Politikus PKB Minta Mendagri Tegur Daerah yang Belum Cairkan Insentif Nakes
