Wacana Tax Amnesty kembali muncul tahun ini. Sebelumnya program ini pernah dijalankan pada medio 2016-2017 yang lalu. Normalnya, program pengampunan pajak seperti ini hanya dilakukan sekali dalam jangka waktu lama.
Ekonom senior Indef Faisal Basri menilai ada 'orang kuat' di balik usulan pengampunan pajak ini. Ada beberapa pihak yang mendorong Tax Amnesty jilid II dilangsungkan.
Blak-blakan, Faisal Basri mengatakan Menko Perekonomian dan pengusaha dari Kadin Indonesia jadi pihak yang ingin program pengampunan pajak ini digulirkan kembali.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyatakan sejak Tax Amnesty pertama berjalan di medio 2016-2017 yang lalu ada beberapa 'orang kaya' yang cuek dan tidak ikut mendaftar. Setelah program itu selesai, orang-orang ini baru sadar bila di kemudian hari Dirjen Pajak Kementerian Keuangan bisa mengejar harta mereka lagi yang tidak dilaporkan.
"Kan Tax Amnesty 2016-217 itu sudah selesai, nah si kaya ini ada yang cuek dengan Tax Amnesty, dia nggak ikut. Sekarang baru sadar bisa diburu buru sama Dirjen Pajak karena dendanya 300% kan, Bisa miskin mereka. Bisa tinggal 10% kekayaan mereka itu nyisa," ungkap Faisal Basri dalam diskusi Indef secara virtual, Minggu (4/7/2021).
Dia menyebutkan orang-orang ini lah yang mendorong adanya Tax Amnesty jilid II. Dirinya sendiri menolak hal itu. Pemerintah harusnya berani menerapkan hukum tanpa pandang bulu.
Faisal Basri menyatakan selama ini usulan Tax Amnesty jilid II sebenarnya tidak pernah diusulkan dari kubu Kementerian Keuangan. Bahkan usulan itu pun tak pernah masuk ke dalam RUU reformasi perpajakan.
Adalah Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian yang merangkap sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang menjadi 'orang kuat' untuk membawa usulan Tax Amnesty masuk ke dalam RUU reformasi perpajakan. Dia menyebutkan Airlangga juga disokong para pengusaha dari Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia.
"Saya sih respect dalam konteks ini, kalau Tax Amnesty itu bukan dari Kemenkeu, tidak ada dari draf RUU KUP Kemenkeu. Tapi ini diminta dimasukkan oleh yang namanya Airlangga Hartarto. Dia yang merupakan Ketua Umum Golkar selain itu menjadi Menko Perekonomian," papar Faisal Basri.
"Rencana ini didorong juga oleh Kadin Indonesia. Jadi masih ada perusahaan dan pengusaha bandel yang merasa di-backup," katanya.
Mereka yang jadi 'orang kuat' di balik Tax Amnesty jilid II ini, menurut Faisal Basri sedang kejar tayang agar program itu dilakukan kembali. Karena bisa saja, bila kepemimpinan berganti setelah Pemilu 2024 perjuangan Tax Amnesty akan makin sulit.
"Nanti kalau tidak ada lagi mereka dukung Jokowi, dan Jokowi habis masa jabatannya mereka diburu lagi nih. Makanya mereka perjuangkan Tax Amnesty jilid II," ungkap Faisal.
Faisal juga menyinggung soal gagasan kekuasaan presiden 3 periode. Apa katanya? lanjut di halaman berikutnya
Simak juga 'Ekonom soal Tax Amnesty Jilid II: Banyak Mudaratnya':