Exxon Malah Sibuk Melobi RI

Jakarta - Minyak dan gas di Blok Cepu khususnya di lapangan Banyuurip sebenarnya sudah dapat diproduksi oleh ExxonMobil Oli Indonesia (EMOI) pada tahun 2001. Namun kenyataannya, EMOI lebih sibuk untuk melobi pemerintah untuk mendapatkan perpanjangan kontrak ketimbang mengembangkan lapangan itu."Exxon melakukan pembiaran dan tidak melaksanakan POD pada tahun 2001 yang rencananya bisa berproduksi 25 ribu barel per hari tahun 2001 dan 165 ribu barel per hari pada tahun 2004." kata anggota Komisi VI DPR RI Hasto Kristianto saat rapat di Komisi VI Gedung DPR/MPR Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (21/3/2006) tengah malam.Anggota DPR asal PDIP ini juga menilai terjadinya berbagai praktek KKN, penggelapan pajak dan penggelembungan cost recovery yang dilakukan Humpuss dan EMOI sebelum penandatanganan JOA antara Pertamina dan EMOI. Dan hal itu menurut Hasto sengaja dibiarkan oleh pemerintah. Kewajiban Humpuss terhadap Pertamina dan negara juga belum terpenuhi yakni advance payment US$ 175 ribu, compensation bonus US$ 500 ribu serta PPN dan PPh atas pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 6,58 miliar. "Itu belum termasuk atas dugaan mark up terhadap cost recovery sebesar US$ 66,6 juta," ujar Hasto.Hasto yang juga menyuarakan suara kelompok fraksi (Poksi) PDIP di Komisi VI menilai, potensi pelanggaran hukum sangat kuat saat pengambilalihan pengelolaan Blok Cepu dari Humpuss Patra Gas kepada Ampolex Mobil Oil. Termasuk juga pengalihan dari technicall assistance contract (TAC) antara BP Migas selaku wakil pemerintah dengan Pertamina dan EMOI.Poksi PDIP juga mempertanyakan soal mekanisme audit cost recovery yang akan dilakukan pemerintah nanti terhadap pengelolaan Blok Cepu. "Data yang kami miliki mengindikasikan terjadinya pembengkakan atas cost recovery secara luar biasa dengan memperbanyak cost item, memperbesar unit rate dan kuantitas dari setiap item," ujar Hasto. (mar/)