Kadin Bungkam soal 'Orang Kuat' di Balik Tax Amnesty Jilid II

Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto disebut-sebut jadi 'orang kuat' di balik usulan tax amnesty jilid II.

"Saya sih respect dalam konteks ini, kalau tax amnesty itu bukan dari Kemenkeu, tidak ada dari draf RUU KUP Kemenkeu. Tapi ini diminta dimasukkan oleh yang namanya Airlangga Hartarto, dia yang merupakan Ketua Umum Golkar selain itu menjadi Menko Perekonomian. Rencana ini didorong juga oleh Kadin Indonesia. Jadi masih ada perusahaan dan pengusaha bandel yang merasa di-backup," katanya dalam diskusi Indef virtual, Minggu (4/7/2021) kemarin.

Airlangga dan Kadin Indonesia, kata Faisal Basri, pihak yang paling ingin tax amnesty jilid II digulirkan kembali. Padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengatakan bahwa pengampunan pajak itu hanya berlaku satu kali saja yaitu pada Juli 2016 hingga 31 Maret 2017.

"Kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Jadi tax amnesty adalah kesempatan yang tidak akan terulang lagi. Ini yang terakhir. Yang mau gunakan silakan, yang tidak maka hati-hati," kata Jokowi, dikutip dari pemberitaan detikcom edisi 1 Juli 2016.

Nah Faisal Basri menyatakan saat tax amnesty pertama berjalan ada beberapa 'orang kaya' yang cuek dan tidak ikut mendaftar. Setelah program itu selesai, orang-orang itu baru sadar jika di kemudian hari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bisa mengejar harta mereka lagi yang tidak dilaporkan.

"Kan Tax Amnesty 2016-217 itu sudah selesai, nah si kaya ini ada yang cuek dengan Tax Amnesty, dia nggak ikut. Sekarang baru sadar bisa diburu buru sama Dirjen Pajak karena dendanya 300% kan, Bisa miskin mereka. Bisa tinggal 10% kekayaan mereka itu nyisa," tuturnya.

Saat dimintai tanggapannya, Kadin seakan bungkam dengan pernyataan Faisal Basri itu. detikcom telah mencoba menghubungi beberapa pihak Kadin baik dalam kepengurusan yang lama maupun yang baru, mereka tak mau berkomentar.

Kadin seakan 'cuek' dengan pernyataan Faisal Basri yang dituduhkan kepadanya. Padahal mereka juga disebut menjadi pencetus gagasan presiden 3 periode yang sedang hangat diperbincangkan. Hal itu dilakukan untuk mengamankan posisi pemerintah saat ini.

"Atau bisa juga mereka memperjuangkan agar pak Jokowi jadi Presiden lagi, agar mereka aman lagi. Makanya muncul lagi lah gagasan 3 periode itu, semua oligarki itu semua, yang pajaknya nilep," ungkap Faisal Basri.

Di sisa pemerintahan Jokowi ini, Kadin disebut sedang kejar tayang agar tax amnesty jilid II dilakukan kembali. Pasalnya jika kepemimpinan berganti setelah Pemilu 2024, perjuangan kemungkinan akan makin sulit.

"Nanti kalau tidak ada lagi mereka dukung Jokowi, dan Jokowi habis masa jabatannya mereka diburu lagi nih. Makanya mereka perjuangkan Tax Amnesty jilid II," beber Faisal Basri.