Interupsi Anggota DPR 'Dicuekin', Rapat Paripurna RAPBN 2022 Langsung Ditutup

Anisa Indraini - detikFinance
Selasa, 06 Jul 2021 14:14 WIB
Jakarta -

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hari ini menggelar rapat paripurna terkait agenda penyampaian hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2022 & Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Sebelum rapat benar-benar dimulai, dia menjelaskan bahwa agenda hari ini tidak boleh ada interupsi mengingat aturan terkait protokol COVID-19.

"Karena protokol COVID-19 yang disampaikan di DPR RI, dengan situasi terakhir, maka kami usulkan acara rapat paripurna hanya acara tunggal. Hal-hal lain interupsi mengenai penanganan COVID-19 dan lain-lain dapat disampaikan di rapat paripurna berikutnya, apakah dapat disetujui?" kata Dasco, Selasa (6/7/2021).

"Setuju," sahut anggota.

Selanjutnya Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhidin M Said membacakan paparan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2022. Setelah selesai, terdengar permintaan berbicara dari peserta paripurna.

"Pimpinan, izin interupsi, pimpinan," ujar anggota yang tak menyebutkan nama tersebut.

Dasco langsung menanggapi dan mengulangi kesepakatan yang sudah diketuk. "Tadi kita sudah sepakat bahwa interupsi akan disampaikan pada paripurna berikut," jawab Dasco.

Anggota tersebut tak menyerah dan kembali bersuara karena alasan tuntutan masyarakat. Sayangnya Dasco tetap melanjutkan rapat dan mempersilakan Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan pernyataan penutup.

Sebelum Puan berbicara, permintaan interupsi kembali terdengar dan kali ini menyebutkan nama. "Izin interupsi pimpinan, Sartono (Anggota Komisi VII dari Fraksi Demokrat)," ujarnya.

Tak ada yang menggubris, Puan langsung memulai pernyataan penutupnya. Dia berpesan kepada pemerintah agar belanja lebih efektif, efisien, serta diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik.

"Kami berharap pemerintah bisa segera menindaklanjuti hasil kesepakatan dalam pembahasan KEM-PPKF ini. Kemudian mengantisipasi ketidakpastian COVID yang mungkin bisa lebih parah atau insyaallah membaik sehingga 2022 memiliki antisipasi yang lebih baik dari sebelumnya," tuturnya.

Dari perwakilan pemerintah, rapat ini turut dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa secara virtual.

(aid/ara)