Bank Dunia mengumumkan peringkat Indonesia turun menjadi negara lower middle income. Itu artinya Indonesia turun kelas dan kembali menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah.
Lalu apa saja dampak penurunan kelas ini ke perekonomian Indonesia?
Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai justru dampak dari turun kelas ini tidak terlalu signifikan ke perekonomian Indonesia. Dampak instannya adalah ke biaya utang dari lembaga negara di dunia. Dengan klasifikasi yang turun kelas ini, ongkos utang Indonesia akan berkurang.
"Saya pikir ini hanya sebatas klasifikasi ya pengaruhnya nggak banyak. Mungkin ke utang ya, ongkos utang kalau kita mau pinjam ke lembaga multilateral jauh lebih murah bunganya," ungkap Josua kepada detikcom, Kamis (8/7/2021).
Namun, sejauh ini utang yang diambil pemerintah tidak banyak dari lembaga multilateral. Justru utang diambil dari penerbitan surat utang alias obligasi.
Maka dari itu menurut Josua kekhawatiran justru muncul dari potensi turunnya peringkat kredit Indonesia. Dengan turunnya kelas Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah dikhawatirkan peringkat kredit alias sovereign rating Indonesia turun.
Ongkos penerbitan surat utang akan lebih besar bila sovereign rating Indonesia turun, peminat surat utang pun akan berkurang. Meski begitu sejauh ini dia menilai tingkat kredit Indonesia di mata lembaga internasional masih terjaga.
"Tapi kan kebanyakan pemerintah kan didominasi obligasi nih. Nah ongkos penerbitannya, kupon, bunga dan lain-lain ini akan berkaitan dengan sovereign rating. Sejauh ini sih peringkat kita di Moodist dan lain-lain itu masih investment grade, sejauh ini nampaknya klasifikasi Bank Dunia belum dilihat mereka," ungkap Josua.
Secara riil, menurutnya klasifikasi ini adalah gambaran dari pergerakan ekonomi Indonesia selama setahun ke belakang. Menurutnya, memang ekonomi melambat karena pandemi COVID-19. Kemiskinan hingga pengangguran pun melonjak, maka dari itu pendapatan masyarakat juga berkurang.
"Kalau riilnya kita lihat sih memang dampak 2020 ya ini, ini kan klasifikasinya seperti evaluasi 2020 ya. Kita ini kontraksi 2%, kemiskinan dan pengangguran meningkat maka pendapatan perkapita makanya turun," papar Josua.
Dia menilai secara jangka pendek penanganan COVID-19 jadi PR pemerintah, setelah itu baru pemulihan ekonomi dilakukan. Dengan begitu ekonomi akan kembali tumbuh dan naik kelas kembali.
"Kita harapkan sih pandemi cepat selesai, penanganan COVID-19 jadi PR utamanya. Semoga saja PPKM darurat berhasil jadi ekonomi bisa dipicu lagi. Kalau sudah konstan tumbuh 5% lagi, maka kita akan naik kelas lagi," jelas Josua.
Di sisi lain, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira juga mengatakan dampak dari turun kelas ini paling instan ke fasilitas utang Indonesia. Menurutnya, Indonesia bisa ketagihan berutang karena turun kelas.
Pasalnya, dengan turun kelas Indonesia akan mendapatkan fasilitas utang dengan biaya pinjaman yang rendah. Apalagi dia menilai Indonesia belum mampu mendorong penerimaan pajak dan sumber pembiayaan di dalam negeri.
"Indonesia bisa ketagihan meminjam utang, karena akan banyak kreditur yang mau berikan pinjaman kepada Indonesia, karena Indonesia dianggap belum mampu mendorong penerimaan pajak sendiri yang optimal atau sumber pembiayaan dalam negeri, sehingga konsekuensinya Indonesia akan menjadi negara yang meminta pinjaman kepada kreditur," ungkap Bhima kepada detikcom.
Dengan turun kelas, Bhima juga mengatakan ada potensi Indonesia akan ditinggal investor. Karena dengan turun kelas menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah artinya risiko ekonomi yang dihadapi lebih banyak. Bisa saja profil risiko investasi Indonesia memiliki nilai yang buruk.
"Indonesia akan kurang diminati untuk investasi, jadi tidak termasuk kita sebagai tujuan investasi yang memiliki profil risiko aman," papar Bhima.
Simak Video "Video: Persiapan Ruben Onsu Kibarkan Bendera Merah Putih Bersama Hiu"
(hal/das)