Catat! Pekerja Punya Komorbid hingga Ibu Hamil Harus Diizinkan WFH

Catat! Pekerja Punya Komorbid hingga Ibu Hamil Harus Diizinkan WFH

Trio Hamdani - detikFinance
Jumat, 09 Jul 2021 21:15 WIB
Close up photo of men using phone and laptop in the office
Ilustrasi/Foto: Getty Images/iStockphoto/Jokic
Jakarta -

Pemerintah meminta pengusaha mengizinkan pekerja yang memiliki komorbid, ibu hamil, atau menyusui, bekerja dari rumah (work from home/WFH).

"Saya kira ini demi dan atas nama kemanusiaan agar mereka diberi kesempatan kerja dari rumah," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dikutip dari keterangan tertulis Jumat (8/7/2021).

Dia juga meminta pengusaha segera memastikan kejelasan terkait kategori jenis usahanya, yakni dengan berkonsultasi dengan kepada Dinas Perindustrian atau Satgas Penanganan COVID-19 setempat. Jadi ada kepastian usahanya masuk pada sektor esensial, non-esensial, atau kritikal.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini dimaksudkan agar pencegahan dan penanganan COVID-19 di perusahaan sesuai dengan peraturan yang ada, khususnya selama masa PPKM Darurat," jelasnya.

Ida juga meminta perusahaan yang berada di Jawa dan Bali melakukan tes COVID-19 secara berkala untuk para pekerjanya dengan metode sampling untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 pada masa PPKM Darurat.

ADVERTISEMENT

Jadi, seandainya positivity rate-nya atau (rasio positif COVID-19) mencapai 10% proses kerja harus dihentikan. Sedangkan jika positive rate di atas 5%, yang harus dilakukan pihak perusahaan adalah memperketat protokol kesehatan.

"Dan selanjutnya bila positive rate di bawah 5%, meskipun masih normal, namun tetap harus waspada dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat," jelas Ida.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badang Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati, menyatakan hingga saat ini pihaknya melihat sebagian besar institusi kurang menaati penggunaan masker, mencuci tangan, fasilitas hindari kerumunan, dan pelaksanaan work from office (WFO), serta WFH.

"Jadi kami memerlukan dukungan dari sektor ketenagakerjaan untuk selalu mengingatkan semua pelaku usaha, Disnaker untuk tetap mematuhi protokol kesehatan," jelas Raditya.

BNPB pun meminta dukungan Disnaker yang memiliki kewenangan pengaturan ketenagakerjaan untuk mendorong seluruh masyarakat, khususnya yang tergabung dalam kegiatan ketenagakerjaan bisa melaksanakan prokes sebaik-baiknya.

Berlanjut ke halaman berikutnya.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid dalam kesempatannya menyatakan mendukung seluruh program pemerintah dalam mengatasi COVID-19. Menurutnya fokus dalam penanganan kesehatan sangatlah penting.

"Kami percaya sekali bahwa untuk memulihkan ekonomi, kita harus membangkitkan kesehatan terlebih dahulu," sebutnya.

Namun, dia meminta pemerintah agar izin operasional industri padat karya tetap dipertahankan. Tentunya tidak lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Kabid Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Harijanto setuju atas permintaan Arsjad agar pemerintah mempertahankan industri padat karya. Hal itu didasarkan atas dua alasan.

Pertama, Apindo tidak mempersoalkan jika terjadi pengurangan 50% pada staf produksi/pabrik dan 10% untuk staf office atau pelayanan administrasi perkantoran sebagaimana instruksi yang dikeluarkan Mendagri Nomor 18 Tahun 2021.

Dia menekankan hal tersebut untuk mencegah kebingungan pelaku usaha yang berada di lapangan karena munculnya tafsir atas instruksi tersebut bahwa yang dimaksud 50% itu produksinya, bukan staf produksinya.

"Karena kalau produksinya yang berkurang 50%, kalau berkurang sampai segitu, maka tidak berjalan sama sekali, semua pabrik bisa gulung tikar karena industri garmen, industri sepatu yang padat karya itu prosesnya ban berjalan. Jadi tidak mungkin (produksi dikurangi sampai 50 persen), dan itu sudah diketahui oleh pemerintah," jelas Harijanto.

Kedua, karena ekspor padat karya masih diizinkan sejak awal, maka para industri berbasis ekspor sudah membuat komitmen pengiriman kepada pihak pembeli di luar negeri yang keadaannya sudah normal, seperti Amerika, China, dan Eropa.

"Jadi delivery itu harus tetap berjalan," tutupnya.


Hide Ads