.webp)
Daerah Jawa-Bali telah melewati masa PPKM Darurat selama sepekan. Meski begitu kenaikan kasus COVID-19 masih terjadi, per Jumat (9/7) kemarin kasus baru RI menembus hingga 38.124 kasus.
"Dari asesmen yang ada secara nasional, konfirmasi harian ada kenaikan 43,97% dan dari segi kematian naik 56% dan rawat inap naik 13%. Kasus aktif secara nasional sebesar 359.455 kasus, kasus dengan kontribusi Jawa-Bali 76,88% dan non Jawa-Bali 23,02%," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartanto dalam konferensi pers, Jumat (9/7/2021).
Dihubungi secara terpisah, Ekonom sekaligus Director Political Economy & Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan memprediksi PPKM Darurat akan berakhir seperti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal tersebut dikatakan setelah melihat beberapa kejadian dalam sepekan terakhir PPKM Darurat. Dia mengatakan, tujuan utama PPKM Darurat untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 akan sulit tercapai.
"PPKM Darurat ini sepertinya akan berakhir seperti PSBB, lambat menurunkan kasus C-19 (COVID-19) dan berkepanjangan. Minggu pertama ini dapat dikatakan tujuan PPKM untuk memutus mata rantai penularan tidak tercapai bahkan mungkin kerumunan dan kemacetan penutupan jalan menimbulkan klaster baru," kata Anthony kepada detikcom, Sabtu (10/7/2021).
Kemudian diperkuat dengan beberapa kejadian keributan dan kerumunan di awal-awal PPKM Darurat. Seperti diketahui, ada pemberitaan mengenai pedagang bubur di Tasikmalaya didenda Rp 5 juta kemudian di sisi lain petugas Dishub DKI hilang jabatannya karena nongkrong di warung setelah bertugas.
"Seminggu ini PPKM Darurat mengundang keributan dan kerumunan, salah satu sebabnya adalah ketidakjelasan peraturan maupun minim sosialisasi, serta pelanggaran dari masyarakat," ujar Anthony menambahkan.
Dia mengatakan, semua sektor ekonomi umumnya terkena dampak negatif kecuali sektor terkait farmasi dan penunjang sektor kesehatan (vitamin, oksigen, dan lain-lain).
"Selama pandemi masih meningkat, ekonomi akan turun lagi, bisa masuk resesi lagi karena masyarakat kelompok menengah atas menahan belanja. Situasi sekarang lebih mengerikan lagi karena ada uang juga belum tentu bisa dapat pertolongan RS yang sudah overload," pungkasnya.
