.webp)
PPKM Darurat Jawa-Bali sudah berjalan sepekan terhitung dari 3 Juli 2021. Beberapa pembatasan yang berlaku salah satunya menutup total 100% pusat perbelanjaan/mal dan tempat pariwisata.
Kebijakan tersebut membuat pengusaha mau tidak mau harus merumahkan seluruh karyawan karena tidak ada kegiatan pekerjaan. Hal tersebut diungkapkan Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang.
"Jadi untuk sektor-sektor tertentu mau tidak mau mereka harus dirumahkan tapi belum pada posisi PHK, tidak. Dirumahkan karena memang tidak ada aktifitas," kata Sarman saat dihubungi detikcom, Sabtu (10/7/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mencontohkan di sektor pariwisata dan pusat perbelanjaan. Keduanya, kata Sarman, saling berkaitan dalam kegiatan perekonomian.
"Di sana kan banyak pekerja, ada yang namanya counter fashion, restoran, cafe, UKM, banyaknya di sana. Apalagi yang namanya Matahari itu kan karyawannya banyak, tapi dengan tutup sampai 20 Juli, mereka kan nggak mungkin kerja. Jadi boleh dikatakan bahwa seluruh karyawan mall itu akan dirumahkan dan itu pasti banyak," jelasnya.
Di posisi yang sama, karyawan di tempat tujuan destinasi wisata pun mengalami hal serupa. Belum lagi ratusan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang bekerja di gedung-gedung Jakarta akan otomatis berhenti bekerja.
"Biasanya di basement itu kan banyak food court untuk para pekerja. Itu bisa dibayangkan berapa ribu gedung di Jakarta dan WFH 100 persen, ribuan UKM kita ikut tutup. Termasuk UKM di destinasi wisata," tutur Sarman.
Dia mengatakan, kondisi tersebut tentu sangat dilematis bagi para UKM. Pihaknya mengharapkan, pemerintah dapat memberikan insentif khusus bagi mereka yang terdampak selama PPKM Darurat.
"Memang ini sangat-sangat dilematis bagi UKM kita, karena mereka UKM yang hidupnya dari transaksi harian, itu lah usaha yang menghidupi mereka. Nah ini sekarang tutup," tandasnya.
