Untuk itu, KSPI meminta agar vaksinasi individu tetap digratiskan dan ditanggung pemerintah. Menurutnya tidak perlu ada vaksin berbayar karena sesuai dengan perintah konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU Kesehatan, dan UU Karantina; program vaksinasi COVID-19 ini adalah tanggungjawab negara.
"Intinya, KSPI mengharapkan kepada pemerintah agar pemberian vaksin untuk buruh dan setiap warga negara digratiskan," tegasnya.
Jika pemerintah membutuhkan anggaran tambahan untuk menyelenggarakan vaksin gotong royong ini, pemerintah disarankan untuk sedikit menaikkan nilai pajak badan perusahaan (PPH 25) dan mengambil sebagian anggaran Kesehatan yang dalam UU Kesehatan besarnya adalah 5% dari APBN dengan cara melakukan efisiensi birokrasi di bidang kesehatan.
(aid/fdl)
