Dari Rp 8,1 T, Insentif Nakes di Daerah Baru Dibayar Rp 900 M

Anisa Indraini - detikFinance
Senin, 12 Jul 2021 14:45 WIB
Ilustrasi Tenaga Kesehatan
Foto: Ilustrasi: Fuad Hashim
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap masih rendahnya penyaluran insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) di daerah. Hingga akhir semester I-2021, anggaran yang disalurkan baru mencapai 11,1% dari total dana yang disediakan.

"Insentif nakes di daerah juga masih mengalami kendala pembayarannya. Dari Rp 8,1 triliun alokasi yang sudah kita berikan, baru Rp 900 miliar yang dibayarkan atau 11,1%," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Banggar DPR RI, Senin (12/7).

Sri Mulyani meminta agar pemerintah daerah mempercepat akselerasi dana untuk tenaga kesehatan. Pihaknya mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin terkait kendala tersebut.

"Saya sudah cek pak Menkes yang nakes pusat itu sudah diselesaikan. Yang nakes daerah masih akan terus dilakukan beberapa," tuturnya.

Untuk di pusat, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pihaknya sudah membayar Rp 1,42 triliun dari tunggakan insentif dan santunan nakes 2020 yang sebesar Rp 4,65 triliun. Per 9 Juli 2021, pihaknya sudah merealisir Rp 2,9 triliun untuk 375.000 nakes dan santunan untuk 166 nakes yang meninggal sebesar Rp 49,8 miliar.

Sejumlah anggaran kesehatan lainnya di daerah juga masih rendah penyalurannya. Sri Mulyani mengungkapkan anggaran untuk obat-obatan, suplemen hingga APD baru terserap 10%.

"Pemerintah daerah penangan untuk obat, suplemen, APD, pengadaan makanan tambahan itu dari Rp 10,7 triliun, Rp 1,7 triliun dalam semester I ini. Jadi kita berharap semester II apalagi dengan kenaikan COVID-19 ini bisa digunakan," ujarnya.

Bahkan, anggaran untuk vaksinasi di daerah juga berjalan lambat. Dari dana sebesar Rp 6,5 triliun yang disediakan, baru terserap sebanyak Rp 400 miliar atau 5,8%. Selain itu, ada alokasi anggaran belanja kesehatan lain yang baru terserap 13,4% atau Rp 1,2 triliun dari alokasi sebesar Rp 8,7 triliun.

"Kemudian PPKM kelurahan, pos komandonya, ada anggaran Rp 1,1 triliun juga baru Rp 1 miliar (terserap). Padahal ini juga jadi kunci keberhasilan PPKM Darurat di tingkat kelurahan," tuturnya.



Simak Video "Menkeu Bingung, Program Pemda Bejibun tapi Tak Perhatikan Output & Outcome"
[Gambas:Video 20detik]
(aid/das)