.webp)
Kasus COVID-19 di Indonesia masih tinggi. Jumlah kasus virus Corona COVID-19 bertambah 40.427 pada Senin (12/7).
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah meminta pemerintah menyusun skenario terburuk jika kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tidak cukup efektif menekan kasus COVID-19.
Skenario terburuk membutuhkan anggaran yang sangat besar sehingga bisa mempengaruhi arah kebijakan dan sasaran dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dan Rencana APBN 2022.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mencermati keadaan dunia dan dalam negeri kita akibat COVID-19 dengan tingkat uncertainty tinggi dan bila tidak terkelola dengan cukup baik, maka akan berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan rakyat. Dan bila keadaan seperti ini berlangsung lama, maka akan berkonsekuensi mendalam terhadap APBN kita," ujar Said, Senin (12/7/2021).
Sejauh ini skenario APBN 2021 dan 2022 adalah pemulihan segala hal, terutama sosial, ekonomi, dan kesehatan. Namun, APBN belum memitigasi skenario gelombang demi gelombang dan pandemi berlangsung lebih lama.
"Minggu lalu saya telah menyarankan pemerintah untuk mulai melakukan refocusing anggaran. Akan tetapi melihat situasi dan potensi risiko yang ada, selain refocusing, pemerintah perlu melakukan kebijakan kebijakan lebih jauh yang komprehensif," tuturnya.
Menurut Politisi Senior PDI Perjuangan ini, jika harus membuat kebijakan-kebijakan lanjutan yang berdampak luas baik ekonomi, sosial dan kesehatan termasuk dalam pelaksanaan skenario terburuk, maka pemerintah harus menjalin komunikasi dengan banyak pihak, termasuk dengan para pelaku bisnis dan keuangan dengan persiapan waktu komunikasi yang cukup.
Langkah ini penting guna mengantisipasi guncangan pada bisnis dan pasar keuangan yang sejauh ini masih berjalan dengan sehat.
"Saya mendukung penuh langkah pemerintah, khususnya terkait persetujuan anggaran terkait pelaksanaan segala daya upaya dalam penanggulangan COVID-19, termasuk bila dalam pelaksanaan worst case scenario tersebut harus membutuhkan dukungan pembiayaan. Misalnya seperti penerbitan surat utang negara karena dampak turunnya penerimaan perpajakan," terangnya.
