Jubir Luhut: Belum Ada Rencana Perpanjangan PPKM Darurat!

Aulia Damayanti - detikFinance
Selasa, 13 Jul 2021 12:05 WIB
Petugas gabungan dari Kepolisian dan Satpol PP membubarkan pengendara roda dua yang berkumpul saat pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kawasan Kesawan, Medan, Sumatera Utara, Senin (12/7/2021) malam. Razia tersebut bertujuan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 selama masa PPKM darurat di Medan. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/Lmo/wsj.
Foto: ANTARA FOTO/Fransisco Carolio
Jakarta -

Pemerintah dikabarkan membuat skenario PPKM Darurat selama 4-6 minggu. Skenario itu dibuat karena adanya risiko pandemi COVID-18 yang masih tinggi.

Namun, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi mengatakan saat ini belum ada rencana perpanjangan PPKM Darurat. Pemerintah disebut terus mencermati perkembangan penyebaran kasus COVID-19.

"Belum ada rencana perpanjangan PPKM darurat. Namun kita akan cermati perkembangan penurunan laju penyebaran kasus," katanya, kepada detikcom Selasa (13/7/2021).

Untuk itu, dalam mengantisipasi skenario terburuk pandemi COVID-19, pemerintah melakukan berbagai persiapan. Jodi menjelaskan, pertama pemerintah mengusahakan ketersediaan oksigen bagi seluruh daerah.

"Banyak sekali sebenarnya yang sedang dilakukan pemerintah hari ini, kami sudah mempersiapkan prioritas utama untuk penanganan tingginya kasus ini. Yang pertama adalah mengusahakan tersedianya kecukupan oksigen bagi seluruh daerah dengan memaksimalkan pasokan oksigen dari perusahaan-perusahaan nasional di Indonesia," katanya.

Kemudian, selama PPKM Darurat pemerintah juga memaksimalkan penambahan tempat tidur Insentif dan ICU. Pemerintah meminta agar ketersediaan tempat tidur Insentif dan ICU tersedia sebanyak 40%-50% di seluruh Jawa-Bali.

"Selain itu penambahan TT Intensif & ICU menjadi sangat penting hari ini. Pemerintah meminta agar TT intensif & ICU tersedia 40% - 50% dari seluruh TT yang ada di RS seluruh Jawa Bali," jelasnya.

Selain ketersediaan tempat tidur, selama PPKM Darurat pemerintah juga menambah rumah sakit tambahan dan memanfaatkan gedung-gedung pemerintah yang bisa digunakan untuk pasien COVID-19.

"Pemerintah juga akan segera membangun RS lapangan dengan memaksimalkan seluruh gedung milik pemerintah yang sedang diidentifikasi oleh Kapuskes TNI dan Kapusdokes Polri dengan melibatkan peran Kemenkes," ungkapnya.

Kebutuhan obat, bansos, membeli dan mengimpor kebutuhan pandemi, hingga kebutuhan dokter dan perawat juga terus disediakan oleh pemerintah. Vaksinasi juga terus digencar ke sektor-sektor marjinal.

"Pada dasarnya ini adalah kerja bersama yang baik, di saat seperti ini kolaborasi dan gotong royong konkrit semua pihak, baik itu pemerintah, swasta, masyarakat, partai politik juga media menjadi kunci," pungkasnya.



Simak Video "Alasan 100 Titik ke Jakarta Disekat Saat PPKM Darurat"
[Gambas:Video 20detik]
(zlf/zlf)