Kronologi Terbitnya Aturan Vaksin Berbayar

Anisa Indraini - detikFinance
Selasa, 13 Jul 2021 19:30 WIB
Antusiasme warga untuk mendapatkan vaksin COVID-19 di Trans Studio Mall Cibubur, Depok, Jawa Barat, terpantau sangat tinggi. Beginilah potret saat dari proses antre hingga vaksinasi.
Kronologi Terbitnya Aturan Vaksin Berbayar
Jakarta -

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkap asal-usul sampai adanya kebijakan vaksin berbayar. Hal itu dikarenakan cakupan vaksinasi gotong royong yang selama ini gratis masih di bawah target.

Begini kronologinya:

1. Dibahas di KPC-PEN

Budi Gunadi mengatakan inisiatif vaksin berbayar pertama kali dibahas di rapat KPC-PEN. Hal itu dikarenakan realisasi vaksinasi gotong royong yang selama ini gratis masih di bawah target.

"26 Juni itu ada rapat di Kemenko Perekonomian atas inisiatif KPC-PEN, melihat bahwa vaksinasi gotong royong itu speed-nya sangat perlu ditingkatkan. Sekarang 10-15 ribu per hari dari target 1,5 juta baru 300 ribu, jadi memang ada concern ini kok lamban yang vaksin gotong royong," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (13/7/2021).

"Sehingga keluar hasil diskusi beberapa inisiatif apakah itu mau dibuka juga ke RS yang sama dengan vaksin program, atau buat anak, ibu hamil, menyusui, termasuk individu," tambahnya.

2. Dibawa ke Ratas

Budi Gunadi menjelaskan bahwa hasil rapat di KPC-PEN sudah dibawa ke rapat terbatas (ratas) kabinet pada 28 Juni 2021. Setelah itu, Ketua KPC-PEN yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan masukan.

"Dari situ Menko Perekonomian memberikan masukan sebagai ketua KPC-PEN dan kita harmonisasi, kita keluarkan," tuturnya.

3. Tak Akan Ganggu Vaksin Gratis

Dengan begitu, diharapkan vaksin berbayar bisa ditingkatkan peranannya supaya mempercepat pencapaian target herd immunity. Lagi pula, katanya vaksin berbayar ini tidak menggunakan APBN.

"Ini benar-benar uangnya BUMN dan perusahaan swasta. Jadi tidak ada keterlibatan Kemenkes dan negara sebenarnya dari sisi anggaran," sebutnya.

Budi Gunadi memastikan bahwa adanya vaksin berbayar tidak akan mengganggu program vaksin gratis pemerintah. Pasalnya, jenis vaksin yang ditetapkan untuk vaksin berbayar berbeda, yakni Sinopharm dan Cansino.

"Vaksin gotong royong ini opsi, tidak harus, tetap semua rakyat bisa dapat akses ke program vaksinasi gratis dan vaksinnya pun ditetapkan hanya Sinopharm dan Cansino, jadi pasti tidak akan berbenturan dengan vaksin program. Diskusinya juga waktu itu disampaikan karena ini biaya ditanggung oleh individu, ini dapat meringankan beban APBN," katanya.

Budi Gunadi menyebut sasaran vaksin berbayar selain untuk masyarakat Indonesia juga boleh bagi warga negara asing (WNA) dengan kriteria tertentu.

"Misalnya orang-orang yang sudah lama tinggal di Bali, yang sekarang mereka karena statusnya bukan WNI masih mencari cara gimana suntiknya. Ada juga koki-koki yang ada di Jakarta, itu banyak orang yang sekarang luntang-lantung nggak bisa dapat akses, atau dia ngajar di Jakarta International School atau di mana. Ini sangat limited tapi terbuka untuk mereka dibantu," imbuhnya.

(aid/fdl)