Suntikan Modal BUMN Capai Rp 106 T, Stafsus BUMN: Penugasan Bos!

Aulia Damayanti - detikFinance
Jumat, 16 Jul 2021 18:05 WIB
Petugas menyusun uang di Cash Center Bank BNI di Jakarta, Jumat (17/6/2016). Bank BUMN tersebut menyiapkan lebih dari 16.200 Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk melayani kebutuhan uang tunai saat lebaran. BNI memastikan memenuhi seluruh kebutuhan uang tunai yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp 62 triliun atau naik 8% dari realisasi tahun sebelumnya. (Foto: Rachman Harryanto/detikcom)
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Sejumlah perusahaan BUMN diketahui akan mendapatkan suntikan modal atau Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk 2021 dan 2021 dengan totalnya Rp 106,35 triliun. Tambahan PMN ini mendapatka kritikan karena kini banyak kebutuhan untuk penanganan COVID-19.

Staf Khusus Kementrian BUMN Arya Sinulingga menegaskan suntikan modal untuk sejumlah perusahaan BUMN itu untuk penugasan bukan untuk penutup utang.

"Hampir semua penugasan bos! Nggak ada penugasan dengan utang, penugasan ya penugasan ngga ada penugasan untuk utang, penugasan itu untuk jalan tol ini ke sini- ke sini penugasna itu ngga ada tutup utang," tegas Arya, kata dalam acara Zoominari Kebijakan Publik secara virtual, Jumat (16/7/2021).

Arya merinci bagaimana suntikan modal itu untuk penugasan. Dia mengungkap Utama Karya akan mendapatkan Rp 19 triliun pada 2021, dia menyebut untuk penugasan membuat jalan tol di Aceh. Kemudian, PT KAI itu akan mendpaatkan Rp 7 triliun itu diberikan untuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Itu penugasan, karena ini swasta belum bisa melakukan yang maju ya BUMN, itu kan haru ada support dari pemerintah. Jangan cuma Jawa aja yang merasakan tol, rakyat Sumater juga mau merasakan," jelasnya.

"Tambah lagi holding pariwisata itupun penugasan, PLN Rp 8,2 triliun itu penugasan, KAI 4 triliun penugasan, jangan kira mana untungnya, penugasan yang cari untung yang mana," katanya.

Saat disingggung soal bagaimana keuntungan dari proyek perusahaan BUMN, Arya mengungkap suntikan modal untuk menghasilkan keuntungan diberikan kepada bank, seperti BNI dan BTN.

"BNI Rp 7 triliun, ini kita liat BNI bisa dapat dividen. Kemudian, BTN Rp triliun ini bisnis BTN harus kasih dividen," ungkapnya.

Dia juga mengungkap saat ini anggaran suntikan dana yang telah disetujui itu belum cair dan masih menunggu untuk cair.

"Soal pencairan kita juga belum tahu kapan, itu ada prosesnya. Maka anggran itu saat ini masih beripa angka, belum cair," ungkapnya.

Sebagai informasi, Komisi VI DPR telah menyetujui usulan PMN Tambahan tahun anggaran 2021 sebesar Rp 33,9 triliun dan PMN tahun anggaran 2022 yakni Rp 72,449 triliun, sehingga total mencapai Rp 106,35 triliun.

(dna/dna)