Seberapa Penting Suntikan Pemerintah untuk BUMN?

Dana Aditiasari - detikFinance
Selasa, 20 Jul 2021 12:56 WIB
Petugas Cash Center BNI menyusun tumpukan uang rupiah untuk didistribusikan ke berbagai bank di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan uang tunai jelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mengungkapkan jumlah transaksi penarikan uang tunai sudah mulai meningkat dibanding bulan sebelumnya yang bisa mencapai penarikan sekitar Rp1 triliun. Sedangkan untuk Natal dan tahun baru ini secara khusus mereka menyiapkan Rp3 triliun walaupun sempat diprediksi kebutuhannya menyentuh sekitar Rp3,5 triliun. (FOTO: Rachman Haryanto/detikcom)
Ilustrasi/Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Langkah pemerintah melalui Kementerian BUMN untuk memberikan tambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 72,449 triliun ke 12 BUMN mendapat sorotan.

Co Founder Jarvis Aset Management Karyika Sutandi, menilai kebijakan tersebut merupakan suatu wajar dilakukan pemerintah untuk membantu perusahaan yang dimilikinya. Sebab jika tidak dibantu dengan tambahan PMN, perusahaan BUMN tersebut tidak mampu lagi untuk bertahan.

Sebab selama ini 12 BUMN yang mendapatkan tambahan PMN tersebut melakukan penugasan yang dilakukan oleh negara agar dapat melayani masyarakat lebih baik lagi. Selain itu mayoritas dari BUMN yang mendapatkan tambahan PMN tersebut melakukan pembangunan infrastruktur vital seperti jalan tol guna mendukung program pembangunan Nasional.

"Saat ini perusahaan BUMN konstruksi memiliki utang yang sangat besar ke perbankan Nasional. Sehingga tambahan PMN ini merupakan langkah penyelamatan strategis yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Tohir," terang Kartika, Sabtu (20/7/2021).

Lanjut Kartika, besarnya utang BUMN konstruksi ini disebabkan kesalahan masa lalu yang dilakukan oleh Menteri Rini Soemarnoyang menginstruksikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.

"Ini kan ambisi dari Menteri BUMN kala itu yang ingin membangun berbagai infrastruktur seperti bandara dan jalan tol. Sehingga BUMN konstruksi berhutang ke bank. Jika tidak ada COVID-19, perhitungan yang dibuat untuk membayar hutang bank dapat dilakukan. Namun karena ada pandemi, asumsi revenue dari trafik yang seharusnya bisa digunakan untuk membayar hutang bank tak dapat tercapai,"kata Kartika.

Menurut Kartika, sejatinya rencananya penyehatan BUMN konstruksi akan menggunakan dana dari investor asing yang masuk melalui Sovereign Wealth Fund (SWF). Namun dana SWF yang direncanakan tersebut hingga saat ini belum keluar. Sehingga mautak mau untuk menyelamatkan BUMN konstruksi Pemerintah menambah modal melalui PMN.

"Dana tambahan dari PMN ini diibaratkan sebagai ventilator untuk membantu agar perusahaan BUMN konstruksi ini tidak collapse. Jika BUMN konstruksi ini collapse maka akan membawa dampak yang kurang baik terhadap perekonomian Nasional. Sebab akan membuat industri perbankan Nasional menjadi berat,"ungkap Kartika.

Memang saat ini sebagian dana SWF sudah banyak yang masuk ke Indonesia. Namun Kartika menduga SWF belum bisa masuk ke sektor konstruksi dikarenakan masih adanya kendala Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) dari Jamsostek yang pada saat itu dipergunakan untuk membiayai sebagian besar proyek infrastruktur. RDPT Waskita yang saat itu dijual ke Jamsostek di harga 1,5 PBBV.

Agar dapat kembali bangkit dan sehat, Kartika berharap agar hutang yang ada pada saat pembangunan infrastruktur jalan tol yang kini membebani BUMN konstruksi dapat dialihkan ke SWF. Jika tidak dialihkan ke dana SWF, ekuitas BUMN konstruksi akan terus tergerus. Sebab BUMN konstruksi masih harus membayar beban bunga pinjaman ke perbankan Nasional.

Waskita Karya contohnya. BUMN konstruksi itu memiliki hutang sebesar Rp 80 triliun kepada perbankan Nasional ketika membangun jalan tol Trans Jawa. Tambahan PMN yang masuk ke Waskita sebesar Rp 3 triliun tidak akan mencukupi untuk membayar beban hutang ke perbankan Nasional.

"Kalau mau sehat seluruh RDPT yang dijual BUMN konstruksi di lepas ke investor SWF. Saat ini investor SWF meminta yield 1.2x PBV. Kalau RDPT tersebut dijual 1.2x PBV maka Jamsostek akan rugi. Agar investor SWF tertarik membeli SWF di 1.5x PBV Pemerintah bisa memperpanjang konsesi jalan tol yang dibangun Waskita agar nilai 1.5x PBV dapat menarik investor asing di SWF,"pungkas Kartika.

(dna/ara)