Perjalanan Brunei dari Nol Kasus COVID-19 hingga Tutup Pintu untuk RI

Aulia Damayanti - detikFinance
Selasa, 20 Jul 2021 18:00 WIB
Sultan Omar Ali Saifuddin Mosque, Brunei Darussalam, depicting Mughal architecture and Italian style
Brunei Darussalam/Foto: Getty Images/iStockphoto/jikgoe
Jakarta -

Brunei Darussalam sempat mencetak rekor sebagai negara dengan nol kasus COVID-19 saat negara lain masih berperang melawan tingginya lonjakan kasus. Sebelum akhirnya negara tersebut menutup pintu untuk Indonesia.

Begini perjalanan Brunei Darussalam dari awalnya nol kasus COVID-19 hingga catat 8 kasus baru yang diduga berasal dari Jakarta.

Luncurkan Strategi Sejak Awal Pandemi

Sultan Brunei Hassanal Bolkiah meluncurkan sejumlah strategi yang dilakukan sejak awal pandemi COVID-19 melanda dunia. Strategi terkuat Brunei yakni alokasi anggaran sebesar BND 15 juta atau US$ 10,5 juta setara Rp 151 miliar (kurs Rp 14.470) untuk memenuhi penanganan wabah COVID-19 dan keadaan darurat.

Brunei juga berusaha meningkatkan pelayanan publik dan mempertahankan pendapatan melalui industri minyak dan gas. Dengan begitu Brunei tidak terlalu keropos dibandingkan negara ASEAN lainnya, dikutip dari East Asia Forum Selasa (20/7/2021).

Kemudian, akhir Januari 2020 Brunei Darussalam berani melarang warga negara asing masuk yang sempat membuat China murka atas keputusan itu.

Kasus Pertama Maret 2020

Kasus pertama Brunei pun muncul pada 9 Maret 2020. Kasusnya pun langsung melambung 100 kasus dalam 15 hari pertama. Saat ditelusuri, ternyata kasus itu dipicu oleh jemaah yang kembali dari pertemuan tabligh di Malaysia.

Saat tahu kasus COVID-19 tinggi, Kementerian Kesehatan Brunei, mengadopsi peraturan World Health Organization (WHO), yakni peraturan jarak sosial dan isolasi diri, serta pelacakan kontak melalui aplikasi Bruhealth Kesultanan yang diikuti oleh sekitar 90% warga. Tempat-tempat ibadah dan memang semua tempat pertemuan pun ditutup.

Sementara itu, untuk menghindari ketidakpatuhan warganya, pemerintah Brunei memberlakukan prosedur denda dan hukuman penjara jika ada yang melanggar aturan pemerintah.

Berlanjut ke halaman berikutnya.