Ada Rencana PPnBM Kendaraan Bermotor Dihapus, Diganti PPN 25%

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Rabu, 21 Jul 2021 15:22 WIB
Samsat Jakarta Timur membuka layanan drive thru bagi warga yang akan membayar pajak kendaraan bermotor. Layanan ini banyak dimanfaatkan warga.
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Pemerintah berencana untuk mengenakan PPN multitarif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan meningkatkan penerimaan pajak.

Dikutip dari Naskah Akademik RUU KUP disebutkan peningkatan penerimaan pajak akan berguna untuk menjaga defisit APBN terhadap PDB menjadi kurang dari 3% padad 2023 dan memberi ruang fiskal yang lebih luas.

Dalam naskah juga disebutkan barang dan jasa tertentu yang dibutuhkan masyarakat banyak, diberikan tarif lebih rendah untuk kebutuhan dasar rumah tangga dan untuk jasa pendidikan serta jasa angkutan.

Kemudian untuk Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) akan diterapkan tarif standar. Sedangkan untuk BKP tertentu yang tergolong mewah akan dikenakan tarif lebih besar dari tarif standar.

Penerapan multitarif mulai dari tarif rendah untuk kebutuhan dasar rumah tangga sampai tarif tinggi untuk barang mewah akan memberikan dampak terhadap harga BKP dan JKP. Akibatnya masyarakat harus membayar lebih tinggi untuk BKP dan JIKP yang semula adalah non BKP dan non JKP.

Kenaikan ini berpotensi menyebabkan inflasi, mengurangi konsumsi masyaarakat hingga menurunkan daya beli sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Untuk Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), perubahan skema pemajakan terhadap konsumsi BKP yang tergolong mewah dilakukan dnegan mengubah pengenaan PPnBM menjadi pengenaan PPN dengan tarif yang lebih tinggi.

Hal ini bisa meningkatkan penerimaan dengan penambahan kelompok BKP yang tergolong mewah dan meredam distorsi ekonomi dan ketidakadilan, serta lebih mudah dalam pengawasan sehingga lebih efektif untuk mencegah upaya penghindaran pajak.

Rencananya implementasi ini akan dilakukan dalam 2 tahap, seperti apa? klik halaman berikutnya.

Lihat juga video 'Anggota Komisi VI soal PPKM Darurat: Biarkan UMKM Berjualan':

[Gambas:Video 20detik]