Pemerintah telah menyalurkan banyak insentif untuk masyarakat dan dunia usaha agar tak terlalu berdampak pandemi COVID-19. Namun masih banyak usaha yang bangkrut dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai.
Menanggapi hal tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus memonitor perekonomian di luar sektor keuangan.
Seperti sektor riil, memang ada yang pulih dengan cepat dan banyak kenaikan produksi seperti dari farmasi dan kesehatan. Tapi ada juga sektor yang mengalami pemulihan yang dibayangi risiko seperti perhotelan, transportasi yang mengalami tekanan ketika ada kenaikan kasus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ada pembaikan ketika denyut manufaktur membaik, PMI meningkat. Tapi tidak semuanya. "Kita tentu memahami suara pengusaha akan beragam dan biasanya yang bersuara dari mereka yang tidak mudah, market belum pulih, demand masih lemah atau terdampak dari langkah yang diambil ketika varian delta naik," kata dia dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (21/7/2021).
Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah berupaya untuk mempertajam kebijakan, selama ini membantu dunia usaha dari sisi perpajakan. Lalu melihat langkah ekstra untuk bantuan subsidi upah dan melihat sektor apa saja yang bergerak kuat dan mengalami shock lagi.
"Bisa dipahami suara dunia usaha dan biasanya menyampaikan ekspresi di media adalah kelompok yang menghadapi tekanan berat. Karena virus ini memberikan dampak yang tidak sama bagi semua sektor dan responnya harus spesifik," tambah dia.
Sri Mulyani menambahkan pemerintah, BI, OJK dan LPS akan meningkatkan respon sambil melihat data dan kebijakan untuk pemulihan, stabilitas sistem keuangan dan pengendalian COVID-19. Dia mengajak masyarakat untuk berkontribusi mengendalikan COVID-19 untuk disiplin kesehatan dan bahu membahu melawan COVID-19.
Baca juga: APBN 2021 Sudah Terkuras Rp 1.170 T |