.webp)
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengharapkan adanya kolaborasi untuk membantu pelaku UMKM terdampak PPKM. Sinergi, kebersamaan, dan gotong royong ini ia harapkan datang dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan Asosiasi Pendamping UMKM.
Teten mengatakan keputusan penerapan PPKM diambil pemerintah dengan tujuan mempercepat penanganan kesehatan, sekaligus pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Hal ini ia sampaikan dalam dialog dengan kepala dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali serta berbagai asosiasi pendamping UMKM melalui teleconference pada Kamis (22/7).
"Perpanjangan PPKM dilakukan karena angka pertambahan kasus COVID-19 saat ini sedang melonjak. Situasi sulit sekarang seperti ini butuh dukungan kita bersama. Saya mengimbau kepada Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di daerah serta Asosiasi Pendamping, agar melakukan pendampingan kepada pelaku UKM," kata Teten dalam keterangan tertulis, Jumat (23/7/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan pemerintah akan mempertimbangkan adanya pelonggaran PPKM Darurat secara bertahap mulai 26 Juli 2021. Upaya ini akan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan angka kasus COVID-19.
Teten pun menegaskan pemerintah sangat memperhatikan dampak pelaksanaan PPKM Darurat Level 4 terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah mempercepat pelaksanaan program PEN bagi UMKM yang pada tahun ini nilainya mencapai Rp184,83 Triliun.
Adapun program PEN bagi KUMKM antara lain Subsidi bunga KUR dan Non KUR dengan target 17,8 juta pelaku UMKM, Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dengan target 12,8 juta pelaku usaha mikro, serta Belanja Imbal Jasa penjaminan untuk UMKM dan Koperasi.
Lebih lanjut, Teten menjelaskan adanya program penjaminan loss limit UMKM dan korporasi, Penyertaan Modal Negara untuk 6 BUMN seperti Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI).
"Penyaluran BPUM bagi 3 juta usaha mikro akan dilakukan Juli-Agustus yang kita harapkan selesai tepat waktu," ungkapnya.
Menurutnya, pemerintah juga merencanakan untuk menyalurkan bantuan bagi satu juta pelaku usaha mikro seperti pedagang PKL dan warung. Nilai bantuan tersebut diketahui sebesar Rp 1,2 juta untuk masing-masing pelaku usaha.
Teten mengungkap penyalurannya bantuan akan dilakukan oleh Polri dan TNI selaku KPA. Untuk itu, pihaknya akan bersinergi dengan dinas yang membidangi Koperasi dan UKM untuk melakukan pendataan pelaku usaha yang akan menerima bantuan tersebut.
"KemenkopUKM akan melakukan harmonisasi data karena ada kemungkinan datanya akan tumpang tindih dengan penerima BPUM. Kami meminta bantuan para kepala dinas untuk melakukan verifikasi data agar tidak terduplikasi dengan penerima BPUM," jelasnya.
Selain itu, Teten juga meminta agar seluruh pelaku UMKM dapat segera mendapatkan vaksin di berbagai tempat. Sebab menurutnya, vaksin merupakan cara untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Emma Rachmawati mengatakan pihaknya mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam penerapan PPKM Darurat yang dilanjutkan dengan PPKM level 4.
Emma menjelaskan pandemi berdampak terhadap kelangsungan UKM di sektor pariwisata, fasilitas umum, dan usaha kuliner.
Kendati demikian, lanjutnya, para pelaku usaha kuliner difasilitasi untuk ikut dalam platform e-commerce go-shop untuk mengatasi dampak pandemi. Ia pun mengungkap pihaknya mendorong semua pejabat di lingkungan Pemprov Jateng belanja produk UMKM melalui Go-shop.
Tak hanya itu, Emma menyebutkan subsidi bagi koperasi masih tetap dijalankan. Ia pun mempercepat pengadaan barang dan jasa pemerintah dari UMKM sebanyak 40%.
Di kesempatan yang sama, Direktur Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo), Suhendro mengatakan pedagang pasar sangat banyak yang kehilangan pendapatan akibat penutupan sejumlah pasar. Oleh karena itu, ia pun berharap bantuan bagi pelaku usaha mikro dapat disalurkan langsung kepada pedagang-pedagang pasar.
(mul/hns)
