Ini Alasan Pemerintah Tambah Utang di Tengah Pandemi

Siti Fatimah - detikFinance
Minggu, 25 Jul 2021 09:00 WIB
Petugas Cash Center BNI menyusun tumpukan uang rupiah untuk didistribusikan ke berbagai bank di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan uang tunai jelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mengungkapkan jumlah transaksi penarikan uang tunai sudah mulai meningkat dibanding bulan sebelumnya yang bisa mencapai penarikan sekitar Rp1 triliun. Sedangkan untuk Natal dan tahun baru ini secara khusus mereka menyiapkan Rp3 triliun walaupun sempat diprediksi kebutuhannya menyentuh sekitar Rp3,5 triliun. (FOTO: Rachman Haryanto/detikcom)
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan utang dapat menyelamatkan perekonomian negara di saat menghadapi wabah pandemi COVID-19.

Awalnya Sri Mulyani menceritakan, kondisi pandemi COVID-19 bukan hanya persoalan kesehatan yang menyangkut keselamatan nyawa manusia saja tetapi juga berpengaruh pada kondisi perekonomian di suatu negara. Seluruh negara di dunia, kata dia, menggunakan berbagai instrumen kebijakan untuk bisa menangani pandemi dan dampak sosial ekonomi serta keuangan.

"Kenapa kita harus menambah utang seolah-olah menambah utang menjadi tujuan? Padahal dia (utang) merupakan instrumen, whatever it takes, untuk menyelamatkan warga negara dan perekonomian kita," kata Sri Mulyani dalam YouTube DJPPR Kementerian Keuangan, Sabtu (24/7/2021).

Sri Mulyani mengatakan, stigma utang sebagai sesuatu yang buruk pun harus dirubah dengan edukasi yang baik kepada masyarakat.

"Sehingga mereka tidak hanya bicara utang sebagai stigma namun dia bisa memahami (utang) sebuah instrumen yang dijaga secara profesional dan bertanggung jawab," ujarnya.

Lebih lanjut, dalam menghadapi tantangan pandemi ini Kementerian Keuangan merespons dengan melakukan segala cara agar dapat menyelamatkan warga negara dan perekonomian Indonesia. Namun, ternyata berimplikasi pada defisit APBN.

"Kami di Kemenkeu merespons dengan whatever it takes, apapun kita lakukan untuk menyelamatkan warga negara dan perekonomian Indonesia dan itu berimplikasi kepada defisit APBN," imbuhnya.

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit alias tekor APBN hingga semester I-2021 atau periode Januari-Juni mencapai Rp 283,2 triliun. Angka tersebut didapat sesuai dengan data penerimaan negara dan belanja negara.

"Hingga semester I Januari-Juni kita defisit Rp 283,2 triliun. Tahun ini sesuai UU APBN total defisit Rp 1.006,4 triliun atau 0,7% dari PDB. Realisasinya 1,72% dari PDB. Pembiayaan yang direalisir ini masih punya Silpa Rp 135,9 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Rabu lalu (21/7/2021).

(zlf/zlf)