Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharani mengungkapkan ada 5,9 juta data penerima bantuan sosial baru yang diusulkan Pemerintah Daerah. Rencananya, data baru tersebut akan mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp 200 ribu per bulan.
"Kemudian untuk menampung, semenjak saya Menteri usulan itu dari daerah 5,9 juta KK yang diusulkan baru oleh daerah untuk menerima bantuan," kata Risma dalam konferensi pers, Senin (26/7/2021).
Lebih lanjut, para penerima bansos baru tersebut dijadwalkan akan menerima bantuan dari Juli-Desember 2021. Data tersebut di luar data penerima BPNT (bantuan pangan non tunai) dan PKH (program keluarga harapan).
"5,9 juta ini kami usulkan kepada Kemenkeu untuk mendapatkan bantuan sebesar Rp 200 ribu per bulan, itu akan diberikan mulai Juli sampai Desember. Jadi penerima BPNT tunai atau sembako itu 18,8 juta di tambah 5,9 juta barus sesuai usulan daerah menerima nya bulan Juli sampai Desember," ujarnya.
Kemudian, penerima BPNT yang jumlahnya 18,8 juta karena mendapatkan bantuan nominal hanya Rp 200 ribu, maka Kemensos akan menambakan masa pemberian bantuan sebanyak 2 bulan. "Karena BPNT nominal Rp 200 ribu maka akan diberikan tambahan dua bulan 2xRp.200 ribu sejumlah 18,8 juta," ujarnya.
Risma juga mengatakan, sesuai dengan Undang-undang nomor 13 tahun 2011, pemerintah pusat hanya menerima data penerima bantuan dari Pemerintah Daerah. Sehingga, kata dia, Pemda memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi dan pengecekan data penerima.
"Sejak Januari saya menyerahkan data itu ke daerah jadi usulan penerima bantuan itu kita serahkan kepada daerah jadi kami tidak melakukan verifikasi, kami hanya cek dan data kependudukan. Oke kita terima, kita kembalikan verifi data itu ke daerah," pungkasnya.
