Kebijakan pengendalian COVID-19 di Indonesia beberapa kali mengalami perubahan hingga saat ini diterapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 1-4. Tak sedikit yang bilang istilah itu membuat masyarakat bingung.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui tidak mudah untuk menjelaskan PPKM berlevel ke masyarakat. Pasalnya hal itu ditentukan oleh beragam data teknikal.
"Mengenai PPKM yang dibagi menjadi 4 level, menjelaskan 4 level ini saja ke masyarakat sudah sesuatu yang teknikal yang luar biasa tidak mudah," kata Sri Mulyani dalam webinar Keterbukaan Informasi Publik, Selasa (3/8/2021).
"Karena masyarakat harus tahu level 4 artinya apa, konsekuensinya apa, dihitungnya gimana, sumber datanya dari mana, sehingga mereka tahu apa dampaknya, kemudian juga level 3 artinya apa, level 1 artinya apa," tambahnya.
Sri Mulyani mengatakan keterbukaan informasi saja tidak cukup untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Pemerintah diakui perlu kerja lebih keras lagi untuk menjelaskan segala kebijakan yang diambil selama pandemi COVID-19, maupun kebijakan lain.
"Menjelaskan hal yang sifatnya teknikal kepada masyarakat luas yang tidak selalu memiliki kapasitas untuk memahami fakta dan data secara mudah merupakan suatu tantangan. Jadi saya menekankan keterbukaan saja tidak mencukupi," ucapnya.
Sri Mulyani menyebut berita-berita hoax semakin menyulitkan pemerintah menjelaskan berbagai program dalam penanganan pandemi COVID-19. Untuk program vaksinasi misalnya, BPS mencatat 20% masyarakat tidak percaya efektivitas vaksin sehingga membuat sebagian kalangan enggan mengakses vaksinasi COVID-19 yang sudah digratiskan pemerintah.
"Tantangannya berubah terus dan di saat yang sama masyarakat digerojoki oleh hoax. Kadang-kadang (untuk menjelaskan dibutuhkan) edukasi, kadang-kadang memberi bukti dan harus memberikan ilustrasi demonstrasi mengenai yang disebut informasi," pungkas Sri Mulyani.
(aid/ara)