4 Alasan Peritel Tolak PPKM Diperpanjang Sampai 9 Agustus

Trio Hamdani - detikFinance
Selasa, 03 Agu 2021 18:00 WIB
Suasana sepi di Mal PGC Jaktim saat PPKM Darurat
Foto: Rakha/detikcom
Jakarta -

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3-4 yang diperpanjang sampai 9 Agustus 2021 ditolak oleh pengusaha ritel. Apa alasan selengkapnya?

1. Minta PPKM Dipersingkat

Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Belanja (HIPPINDO) meminta pemerintah mengkaji ulang dan merevisi kebijakan tersebut sehingga bisa diakhiri sebelum 9 Agustus.

"Kalau bisa usul, kami mengusulkan agar direvisi lah keputusan ini diperpendek. Jadi kan sekarang dari tanggal 3 mungkin nggak perlu sampai tanggal 9, mungkin sampai tanggal 6 atau gimana sambil melihat penurunan (kasus COVID-19) ini," kata Ketua Dewan Penasihat Hippindo Handaka Santosa kepada detikcom, Selasa (3/8/2021).

2. 90% Pekerja Ritel Sudah Vaksinasi

Dia menjelaskan bahwa pelaku ritel di dalam mal atau pusat perbelanjaan sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama ini. Dia juga menerangkan bahwa 90% lebih pekerja ritel sudah divaksinasi.

"Kalau sudah menerapkan protokol kesehatan secara ketat ya mestinya kan sudah bisa diterima dong. Kan yang diminta ketat," sebutnya.

3. PPKM Diperpanjang Ancam Pekerja

Jika PPKM berkepanjangan, di mana bisnis ritel tidak dapat beroperasi, Handaka khawatir dengan nasib pekerja ritel. Saat ini saja para pekerja sudah dirumahkan.

"Kalau lebih lama lagi ya tentunya akan lebih buruk situasinya. Makanya saya usulkan pemerintah segera mengkoreksi keputusannya dan memperpendek apa yang diterapkan, dengan pemikiran tadi bahwa sudah di atas 90% (pekerja ritel divaksinasi), terus apa lagi yang dikhawatirkan? malah yang belum melakukan dengan ketat protokol kesehatan malah sudah dibuka," tambahnya.

4. Peritel Bisa Bangkrut

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan diperpanjangnya PPKM ini bisa mengancam eksistensi para penyewa toko di mal. Bahkan mereka bisa tutup permanen alias bangkrut.

"Penutupan usaha yang terus berkepanjangan akan mengakibatkan kembali banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan memulai terjadinya penutupan usaha para penyewa secara permanen," paparnya.

(toy/fdl)