Perusahaan Migas Bantah Mark Up Cost Recovery

Jakarta - Tudingan perusahaan migas baik asing maupun lokal di Indonesia kerap melakukan mark up cost recovery ditepis Indonesian Petroleum Association (IPA).Praktek mark up itu tidak mungkin terjadi karena proses pengajuan cost recovery yang diajukan pemerintah oleh perusahaan migas telah melalui audit.Audit tersebut dilakukan oleh Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).IPA menilai tingginya cost recovery bukan disebabkan oleh praktek mark up yang sering ditudingkan. Namun hal itu disebabkan karena biaya untuk eksplorasi dan eksploitasi sektor migas memang cukup mahal."Ini karena tingginya harga barang modal di pasaran internasional," kata Ketua IPA Christ Newton dalam keterangan persnya di Hotel Mulia, Jalan Asia Afrika, Jakarta, Selasa (28/3/2006).Tingginya harga barang modal itu terutama pada produk baja. Di mana harga baja di pasar internasional cukup tinggi karena adanya permintaan yang banyak secara global, khususnya dari Cina. "Harga baja yang tinggi ini men-drive harga barang produksi lainnya," urainya."Harga sewa rig juga juga sedang tinggi, karena banyaknya permintaan, di mana banyak negara saat ini sedang menggenjot produksi minyak, mengingat tengah tingginya harga minyak," paparnya.Tarif rig pengeboran lepas pantai saat ini telah mengalami kenaikan lebih dari 300 persen dalam dua tahun terakhir ini. Begitu juga dengan ongkos fabrikasi juga naik 100 persen dalam kurun waktu yang sama.Tekanan harga secara global ini menyebabkan naiknya biaya yang diperlukan, terlebih lagi sebagian besar lapangan migas di Indonesia adalah lapangan tua yang memerlukan biaya yang mahal untuk pengoperasiannya.Soalnya lapangan tua ini dalam pengoperasiannya akan memiliki kandungan air yang banyak sehingga membutuhkan biaya yang lebih besar. (mar/)