Gawat! Indonesia Kekurangan Pengusaha Baru, Tahu Alasannya Kenapa?

Trio Hamdani - detikFinance
Kamis, 12 Agu 2021 15:56 WIB
PPKM Darurat diberlakukan untuk membatasi pergerakan warga selama pandemi. Begini suasana di Jalan Sudirman, Jakarta, saat PPKM Darurat berlaku.
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Indonesia kekurangan jumlah pengusaha baru. Bahkan porsi pengusaha di Indonesia menurut Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia hanya 3,6% dari populasi penduduk.

Sementara negara seperti Amerika Serikat dan Singapura memiliki persentase pengusaha di atas dua digit dari populasi penduduknya. Indonesia, seharusnya minimal 6% .

"Idealnya harus minimal 2 digit. Di Amerika sama Singapura itu 2 digit, kita itu minimal harusnya 6%," kata Bahlil dalam webinar, Kamis (12/8/2021).

Jumlah pengusaha di Indonesia masih rendah karena mahalnya biaya perizinan berusaha. Itu tercermin dari perbandingan pengusaha informal yang mendominasi Indonesia ketimbang pengusaha formal.

"Karena biaya izinnya lebih mahal daripada modal usahanya. Nah cara-cara berpikir ini yang harus kita ubah. Negara harus memberikan keadilan. Negara hadir untuk memangkas mata rantai itu maka dengan demikian adik-adik kita, kita ini masih kurang jumlah usaha (pengusaha)," papar Bahlil.

Lanjut dia, anak-anak muda di Indonesia enggan menjadi pengusaha juga karena menurut Bahlil pengusaha hanya ada dua macam, yakni karena nasab alias melanjutkan bisnis turun-temurun keluarga, dan karena nasib.

"Yang kita butuh itu adalah (pengusaha) by design. Nah pengusaha by design itu adalah penggabungan antara nashab dan nasib. tapi jangan kita menyusahkan mereka. Kalau membuat izin saja susah bagaimana mereka bisa jadi pengusaha by design. Padahal kita membutuhkan banyak penciptaan lapangan pekerjaan," ungkapnya.

Di saat Indonesia krisis pengusaha baru, ada belasan juta orang yang menunggu mendapatkan pekerjaan alias menjadi buruh. Mereka bisa didorong untuk menjadi pengusaha yang justru menciptakan lapangan pekerjaan.

"Hari ini pengangguran di Republik Indonesia 7 juta existing, 2,5 juta angkatan kerja per tahun, 6 juta itu adalah hasil PHK (akibat) dari COVID-19. Jumlah penerimaan pegawai negeri per tahun dengan TNI-Polri dan BUMN nggak lebih dari 800.000. Ada 15.500.000 yang harus kita dorong untuk bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan," tambah Bahlil.



Simak Video "Surprise Keluarga Pengusaha Akidi Tio di Balik Donasi Rp 2 T untuk Covid"
[Gambas:Video 20detik]
(toy/ang)