Jokowi Bidik Ekonomi Tumbuh 5% di 2022, Realistis?

Pertumbuhan ekonomi tahun depan ditarget bisa menyentuh 5-5,5%. Hal ini diungkapkan Presiden Joko Widodo dalam pidato Nota Keuangan hari ini.

Ekonom menilai target yang dipatok Jokowi kemungkinan masih akan sulit dicapai, alias kurang realistis. Menurut Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal tahun 2022 masih penuh ketidakpastian. Khususnya, ketidakpastian mengenai kapan wabah COVID-19 akan berakhir.

Faisal mengatakan ekonomi akan berjalan baik bila pandemi mereda tahun depan. Namun, dia justru khawatir akan hal tersebut. Lonjakan kasus bisa saja terjadi lagi tahun depan, apalagi kalau sampai sekarang saja tingkat vaksinasi masih rendah.

"Kondisi 2022 ini masih berisi ketidakpastian, khususnya soal pandemi. Pada saat yang sama imunitas masyarakat bisa saja belum terbentuk. Apalagi kalau sampai sekarang saja vaksinasi masih lambat. Khawatirnya, di tahun depan masih bisa terjadi lonjakan kasus lagi seperti tahun ini," ungkap Faisal kepada detikcom, Senin (16/8/2021).

Nah yang membuat ngeri, bila tahun depan akan ada lonjakan kasus COVID-19 lagi bisa saja ekonomi tidak akan mencapai target 5%. Bahkan tumbuh di bawah level 4%.

"Kalau ada lonjakan kasus lagi ini bisa mengoreksi laju pertumbuhan ekonomi, malah bisa saja tumbuh di bawah 4% bahkan. Jadi ini range-nya saya rasa masih relatif terlalu lebar," ungkap Faisal.

Tidak berbeda, menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira target pertumbuhan ekonomi 5% tahun depan memang masih kurang realistis dengan ketidakpastian yang terjadi. Bhima menyebutnya target terlalu overshoot, atau melampaui perkiraan.

Dia justru menilai, proyeksi paling aman pertumbuhan ekonomi tahun depan di kisaran 4-4,5%. Pemerintah menurutnya tidak usah menargetkan pertumbuhan yang tinggi, cukup menjaga perekonomian tetap tumbuh dan tidak terkontraksi lagi.

"Melihat kondisinya, ini terlalu overshoot. Perlu lebih realistis. Menurut saya proyeksinya 4-4,5% saja sudah cukup bagus. Pertumbuhan yang penting konsisten dan tidak terkontraksi lagi," ungkap Bhima.

Bhima juga menyoroti inkonsistensi asumsi pertumbuhan ekonomi dengan target penerimaan pajak yang naik 9,5%. Bila target pajak naik, maka menurutnya negara akan berupaya menaikkan pungutan pajak. Nah hal ini menurutnya dikhawatirkan bisa menggerus daya beli masyarakat.

"Kenaikan pajak jika tidak hati-hati akan menggerus daya beli masyarakat. Alhasil, konsumsi rumah tangga terhadap barang dan jasa akan terpengaruh, maka pertumbuhan ekonomi sulit berjalan," ungkap Bhima.

"Kalau mau pertumbuhan tinggi, maka kepercayaan konsumen yang harus dijaga," katanya.