Intip Lagi Isi Pidato Puan: Singgung Pengawasan WNA sampai Utang

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Senin, 16 Agu 2021 20:00 WIB
Ketua DPR Puan Maharani di rapat paripurna pembukaan masa sidang 2021-2022, Senin (16/8/2021).
Foto: Ketua DPR Puan Maharani di rapat paripurna pembukaan masa sidang 2021-2022. (Screenshot YouTube Setpres)
Jakarta -

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan sejumlah poin penting dalam pidato Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022. Beberapa poin tersebut mencakup pengendalian pandemi COVID-19 hingga aspek ekonomi. Berikut poin-poinnya:

1. Pergerakan Orang Asing Diawasi

Puan mengungkap ada 10 fokus pengawasan DPR terhadap pemerintah, salah satunya pengawasan terhadap pergerakan warga negara asing (WNA) di Indonesia selama pandemi.

Dia mengatakan izin tinggal dan pergerakan orang asing di Indonesia harus diawasi dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19.

"Pengawasan terhadap izin tinggal dan pergerakan orang asing di Indonesia dalam mencegah penyebaran Covid-19," kata Puan dalam pidatonya, Senin (16/8/2021).

Puan juga meminta pemerintah mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan PPKM untuk dapat mengurangi penyebaran pandemi COVID-19. "Termasuk, pengawasan pemerintah terhadap kedatangan WNA di saat PPKM," kata Puan.

2. Wanti-wanti Utang

Puan meminta pemerintah agar berhati-hati dalam mengelola utang. Ia meminta pemerintah agar menjaga rasio utang dalam batas aman sesuai undang-undang (UU). Sejalan dengan itu, ia meminta pemerintah meningkatkan efisiensi biaya utang.

"Dalam mengelola pembiayaan defisit, pemerintah agar penuh dengan kehati-hatian dalam menjaga rasio utang dalam batas aman dan sesuai dengan Undang-undang, meningkatkan efisiensi biaya utang, serta menjaga komposisi portofolio utang yang optimal dalam menjaga stabilitas perekonomian serta memperhatikan kapasitas fiskal APBN untuk masa yang akan datang," katanya.

3. Antisipasi Pasar Keuangan dan Nilai Tukar

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memprediksi pandemi COVID-19 belum berakhir hingga tahun depan. Hal ini akan menjadi tantangan bagi pemulihan sosial dan ekonomi ke depan.

"Risiko dan ketidakpastian yang juga akan masih tetap tinggi di tahun 2022 juga masih menjadi tantangan bagi ekonomi kita. Di antaranya adalah risiko kecepatan pemulihan yang tidak merata antarnegara akibat perbedaan situasi pandemi COVID-19, kecepatan vaksinasi, dan dukungan stimulus ekonomi," kata Paun.

Selanjutnya, dia mengungkap, adanya kemungkinan percepatan normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) dan negara maju lainnya sebagai implikasi dari pemulihan ekonominya yang lebih cepat. Hal ini akan menciptakan efek rambatan atau spillover effect terhadap volatilitas dan ketidakpastian pasar keuangan global serta arus modal global.

"Termasuk di dalamnya adalah potensi risiko nilai tukar rupiah terhadap US dolar serta kenaikan harga minyak mentah dunia seiring dengan proses pemulihan ekonomi global," katanya.

4. Genjot Pajak Netflix cs

Puan meminta pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan negara, salah satunya di bidang perpajakan. Menurutnya, imbas pandemi COVID-19 telah menurunkan pendapatan negara, di sisi lain belanja penanganan pandemi juga meningkat.

Salah satu upaya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak menurutnya adalah dengan memaksimalkan pajak pada aktivitas ekonomi berbasis digital.

"Sebagaimana diketahui, pada saat pandemi ini ketika berbagai sektor ekonomi mengalami penurunan, ekonomi digital justru pesat," paparnya.

Puan juga menilai transformasi ekonomi digital juga semakin luas pada berbagai bidang. Mulai dari sektor keuangan, pendidikan, layanan kesehatan, dan sebagainya.

Puan juga meminta Pemerintah dapat menjalankan pemberian insentif fiskal lebih terarah dan terukur untuk kegiatan ekonomi strategis yang memiliki multiplier effect yang kuat. Kemudian, melakukan perluasan basis pajak melalui perluasan objek pajak dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan.

Pemerintah juga diminta melakukan penguatan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil yang disesuaikan dengan perkembangan struktur perekonomian dan karakter sektor usaha.

"Serta melakukan penggalian potensi perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha," ungkap Puan.

(acd/ara)