Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menjalankan skema burden sharing atau berbagi beban untuk menangani pandemi COVID-19. BI akan membeli surat berharga negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah.
Pembelian SBN cluster 1 tak ada bunga yang dikenakan oleh BI dari pembelian tersebut. Kemudian pada cluster 2, SBN bunganya sesuai dengan acuan BI reverse repo yang artinya tingkat bunga berada di bawah pasar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dengan berbagi beban ini maka diharapkan BI berkontribusi yang signifikan dalam belanja bunga pemerintah di dalam APBN.
"Apabila tidak ada SKB III, pemerintah akan mengalami tekanan pada penerimaan negara. Lalu kenaikan bunga juga bisa 2% hingga 2,49% pada tahun depan," kata dia dalam konferensi pers, Selasa (24/8/2021).
Sri Mulyani menyebut, dengan SKB III ini pemerintah bisa menurunkan belanja bunga terhadap PDB menjadi 2,21% hingga 2,2% dalam kurun waktu 2021-2025.
Menurut dia, hal ini untuk mendukung upaya konsolidasi fiskal tahun 2023. Lalu kontribusi BI dalam skema SKB III untuk tahun 2021 dan 2022 adalah memberikan ruang fiskal tambahan yang dapat mendukung konsolidasi fiskal yang lebih smooth serta menunjang keberlanjutan fiskal sustainability dan kemampuan bayar atau debt affordability.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan dengan SKB III ini maka bisa mengurangi beban atau biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh negara.
"Ini ada panggilan tugas negara, untuk kesehatan dan kemanusiaan dan untuk di dalam kita bersama-sama memenuhi tugas negara ini, bersama pemerintah dan berbagai pihak untuk mengatasi masalah kemanusiaan dan keamanan masyarakat, dan sekaligus untuk memulihkan ekonomi," kata dia.
Skema dan mekanisme kerja sama ini tidak hanya mengurangi beban atau biaya dari kesehatan dan beban negara, juga akan memperkuat kemampuan dari kebijakan fiskal untuk memulihkan ekonomi. Perry menegaskan bahwa kerja sama ini tidak mempengaruhi independensi BI.
"Ini justru bagaimana kami menjalankan independensi BI dalam konteks bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah secara erat. Juga tidak akan mempengaruhi kemampuan BI untuk melakukan kebijakan moneter dan juga kemampuan keuangan BI," ujar dia.
(kil/ara)
