.webp)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengungkapkan, hingga saat ini penyerapan program pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 baru mencapai 43,8 % atau Rp 326,16 triliun dari total dana tahun ini sebesar Rp 744,7 triliun.
"Pemerintah juga melakukan program pemulihan ekonomi, ini sudah paket kedua. Paket pertama dilakukan tahun lalu dananya mendekati Rp 700 triliun dan di tahun ini dananya meningkat menjadi Rp 744,7 triliun, penyerapannya sudah naik 43,8 % atau 326,16 triliun," kata Airlangga dalam Rakerkonas Apindo secara virtual, Selasa (24/8/2021).
Dalam bahan paparannya, sektor Kesehatan memiliki pagu sekitar Rp 214,96 triliun dan terealisasi Rp 77,18 triliun (35,9%). Sedangkan sektor perlindungan sosial memiliki pagu Rp 186,64 triliun dengan realisasi Ro 99,33 triliun (53,2%).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah ini terdiri dari PKH, sembako, bantuan subsidi untuk 10 juta KPM, BLT desa, kartu pra kerja, subsidi internet, subsidi listrik dan subsidi upah. Nah ini subsidi upah dipersiapkan dengan 8,8 juta. Kemudian dukungan UMKM baik itu BPUM untuk 11,8 juta penerima, penempatan dana pada perbankan dan subsidi bunga KUT dan non KUR untuk 4,45 juta debitur," ujarnya.
Selain itu, ada juga program prioritas dalam instrumen PEN. Program prioritas memiliki pagu Rp 117 triliun untuk padat karya dan support pariwisata serta kawasan industri. Airlangga mengatakan, besaran insentif usaha Rp 62,83 triliun, sudah direalisasikan 81,8%.
"Ini salah satunya adalah PPN ditanggung pemerintah untuk properti termasuk PPNBM untuk kendaraan bermotor, kemudian pembebasan PPh impor dan angsuran PPh pasal 25," katanya.
Sementara itu, untuk sektor usaha bantuan dalam PEN usaha mikro pagu nya Rp 15,36 triliun yang ditargetkan 12 juta penerima ini sudah diterima 92,52%. Usaha besar juga mendapatkan pembebasan rekening administrasi dan beban abodemen untuk masyarakat 1,15 juta.
Dia menyebut, penempatan dana restrukturisasi kredit dalam PEN sebesar Rp 30,25 triliun dan khusus UMKM serta koperasi mendapatkan subsidi upah dalam rangka PPKM untuk 8,8 triliun. Ada juga PPNDTP untuk sewa outlet dan insentif perpajakan lain.
Terakhir dalam instrumen PEN, pemerintah juga menyiapkan BPUM UMKM serta bantuan untuk alokasi PKL yang besarannya Rp 1,2 juta penerima dan masing-masing diberikan untuk 1 juta usaha PKL.
