.webp)
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Fraksi PAN, Eko Hendro Purnomo alias Eko 'Patrio' mengkritisi terkait wacana vaksinasi mandiri atau berbayar di 2022. Hal itu sebelumnya dikatakan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Eko Patrio mempertanyakan minat masyarakat untuk ikut vaksin jika berbayar. Pasalnya yang gratis selama ini saja realisasinya dinilai masih rendah yakni 32.640.998 orang untuk dosis kedua dan 58.468.810 orang untuk dosis pertama per 24 Agustus 2021.
"Tingkat vaksin kemarin saja 24 Agustus baru 15,67% untuk dosis kedua dan 28% dosis pertama itu masih didukung anggaran negara hingga Rp 57,84 triliun. Nih yang gratis aja Bu, masih tipis tuh bu, apalagi yang bayar?," katanya dalam rapat kerja Banggar DPR RI bersama Sri Mulyani, Rabu (25/8/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah ini juga harus disikapi, kalaupun bayar harus seperti apa orangnya dan juga bagaimana menyikapinya," ucapnya melanjutkan.
Eko Patrio menilai program vaksinasi COVID-19 yang berjalan selama ini juga belum merata dan hanya terpusat di daerah Jabodetabek. Itu pun dikarenakan adanya persyaratan yang mengharuskan masyarakat divaksin.
"Menurut saya vaksinasi kita ini masih belum cukup luas ke seluruh daerah, masih terpusat di Jabodetabek itupun masih pakai sistem gimmick-gimmick terutama di mal dan sebagainya yang tidak boleh masuk dan sebagainya. Tapi kalau di daerah ini justru mereka agak banyak sekali yang tidak juga mau divaksin," sebutnya.
Pandangan berbeda disampaikan oleh Anggota Banggar DPR RI dari Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto. Menurutnya rencana vaksinasi berbayar adalah cara untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kalau ibu sampaikan bahwa ada vaksin berbayar, itu saya kira menjadi suatu solusi untuk APBN kita. Jadi tidak harus pemerintah untuk memvaksin, jadi mereka yang mampu itu bisa divaksin juga dengan mereka berbayar, saya kira itu salah satu hal yang meringankan kita semua," ujarnya.
