.webp)
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut saat ini peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia berada di posisi 73. Angka tersebut dinilai belum memuaskan.
Rencananya, lanjut Bahlil, Bank Dunia (World Bank) akan kembali memberikan penilaian terhadap kemudahan berusaha di Indonesia pada Oktober mendatang.
"Kami baru balik dari sana kemarin ke World Bank, kami menghadap World Bank dan kami sudah menanyakan hal itu, dan Insyaallah bulan Oktober ini rencana ada pengumuman," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (30/8/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih memotong pemaparan Bahlil. Dia menanyakan apakah ada kemungkinan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia akan membaik dari hasil lobi-lobi.
"Ada rencana penurunan nggak dari yang (sekarang peringkat) 73 itu dari hasil lobi-lobi?" tanya Gde.
Menjawab pertanyaan tersebut, Bahlil memperkirakan kemudahan berusaha RI akan membaik ke peringkat 60. Lanjut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pihaknya tenggat waktu selama 3 tahun agar Indonesia bisa mencapai peringkat 40/50 di 2023.
Gde kembali menanyakan apakah sistem perizinan online terpadu atau Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko yang diluncurkan pada 9 Agustus lalu memberi sumbangsih dalam perbaikan kemudahan berusaha.
"Insyaallah. Ini tergantung lobi-lobi, lobi-lobi setengah kamar yang tidak dalam undang-undang," tambah Bahlil.
