Pindahkan Kabel Telpon ke Bawah Tanah, DKI-Surabaya Bisa Contoh Yogya

Tim detikcom - detikFinance
Senin, 30 Agu 2021 11:54 WIB
Galian manhole di sepanjang Jl Mampang Prapatan Raya telah selesai digarap. Namun, kabel-kabel yang masih menggantung di tiang belum juga diturunkan.
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL), Muhammad Arif Angga mengatakan, seluruh anggotanya mendukung penuh program pemerintah untuk memperluas penetrasi broadband di Indonesia. Selain itu menurut Arif, seluruh anggota APJATEL juga mendukung program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan menginginkan kabel udara yang ada di Jakarta untuk diturunkan.

Bukti nyata dukungan APJATEL untuk memperluas penetrasi broadband adalah dengan menyediakan free wifi di beberapa titik di Jakarta. Sementara dukungan untuk menata kabel udara di Jakarta adalah dengan membuat sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT) secara mandiri atau menggunakan yang sudah tersedia.

"APJATEL siap mendukung rencana penataan kabel udara yang ada di Jakarta dan beberapa kota besar di Indonesia. Namun kami juga meminta agar penataan tersebut harus dikomunikasikan dengan baik agar tercapai win-win solution dan juga win-win partnership antara pemerintah daerah dan penyelenggara jaringan telekomunikasi. Jika anggota APJATEL diperintahkan untuk memindahkan jaringan yang sudah tertanam di tanah ke SJUT milik Pemprov DKI, tentunya kami menolak. Jangan dengan dalil penataan, kita dipaksa untuk menggunakan SJUT dengan tarif yang tinggi," terang Arif.

Jika anggota APJATEL dikasih beban yang tinggi untuk menyewa SJUT, menurut Angga selain akan mengganggu transformasi digital yang tengah digalakkan oleh Presiden Jokowi, langkah Pemprov DKI ini justru ini akan membebani masyarakat yang saat ini sangat tergantung terhadap layanan internet yang disediakan oleh anggota APJATEL.

"Sama seperti bisnis pada umumnya, bisnis jaringan telekomunikasi juga ikut terdampak dari pandemik COVID-19. apa lagi bisnis jaringan telekomunikasi itu high CAPEX dan OPEX sehingga sangat butuh dukungan berupa kebijakan dari Pemda agar bisa memberikan layanan terbaik dan terjangkau bagi masyarakat," ungkap Arif.

Lanjut Arif, jika Pemprov DKI Jakarta ingin mendukung program Presiden Jokowi yaitu Percepatan Transformasi Digital Nasional dan Smart City, idealnya Pemprov DKI dapat membangun dan menyediakan SJUT secara gratis. Sebab sejatinya penyediaan SJUT itu merupakan bagian dari pelayanan Pemprov DKI kepada masyarakat ibukota yang telah membayar pajak. Penyediaan SJUT ini tak berbeda ketika Pemprov DKI membangun jalan dan fasilitas umum lainnya dengan baik.

"Ketika sarana dan prasarana umum dibangun dengan baik, maka Jakarta sebagai Megapolitan akan terwujud. Dengan itu pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi dan minat investor untuk menanamkan dananya di Jakarta juga akan semakin meningkat. Sehingga penyediaan SJUT sebagai bagian dari layanan umum di Jakarta akan meningkatkan PAD DKI Jakarta," terang Arif.

Bersambung ke halaman selanjutnya.