BPK Akan Segera Audit KPS

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit atas subsidi pupuk dan Kontraktor Production Sharing (KPS). Khusus untuk audit KPS dilakukan karena banyaknya minyak yang diselundupkan ke luar negeri.BPK juga sudah mengantongi surat permintaan resmi dari DPR untuk audit atas KPS. "Ini lebih rumit dari audit TDL. Inilah yang akan kita lakukan segera," tegas Ketua BPK Anwar Nasution di Kantor PPATK, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (4/4/2006).Untuk audit subsidi pupuk, Anwar mengatakan bahwa hasilnya nanti menyerupai hasil audit atas Biaya Pokok Pengadaan (BPP) listrik, dan akan dijadikan dasar bagi pemerintah untuk menetapkan harga pupuk."Kalau pupuk sama dengan listrik, yang nanti akan merupakan dasar kebijakan untuk menetapkan harga pupuk. Memberikan subsidi kepada pabrik itu yang kita lihat nanti bagaimana," ujar Anwar.Anwar menambahkan, pemberian subsidi pupuk saat ini belum jelas juntrungan-nya apakah pada bahan baku pupuk yakni gas, ke harga pokoknya atau kepada harga jualnya. Selain itu subsidi tak jelas apakah diberikan ke pabrik atau petaninya. "Mana yang lebih menguntungkan atau merugikan. Oleh karena itu perlu diaudit terlebih dahulu untuk mengetahuinya," tandasnya.Namun Anwar mengakui untuk surat permintaan audit subsidi pupuk belum diterima karena baru sebatas permintaan via telpon dari DPR. Diharapkan audit akan segera dilakukan pada bulan ini. "Kita harapkan segera selesai. Mulainya bulan ini," tandasnya. (qom/)