.webp)
PT Hutama Karya (Persero) atau HK masih membutuhkan penyertaan modal negara (PMN) hingga 2023. Dana tersebut untuk menyelesaikan penugasan negara untuk membangun jaringan Tol Trans Sumatera.
Menurut Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto, HK menerima PMN sejak tahun 2015 sebanyak Rp 33,1 triliun untuk menyelesaikan berbagai Tol Trans Sumatera. Hutama Karya absen mendapatkan PMN hanya pada tahun 2017-2018.
"Kami terima PMN sejauh ini sudah mencapai Rp 27,1 triliun. Ini belum termasuk PMN pada Senin kemarin, PMN 2021 kemarin sudah kami terima Rp 6,2 triliun," ungkap Budi Harto dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu (1/9/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
HK mengusulkan PMN sebesar Rp 31,35 triliun untuk 2022, dan Rp 10,3 triliun untuk 2023. Suntikan dana ini akan digunakan untuk penyelesaian penugasan pembangunan tol Trans Sumatera.
Di sisi lain Budi menceritakan pada 2017-2018 pun Hutama Karya tak mendapatkan PMN, namun tetap membangun Tol Trans Sumatera. Dia mengatakan saat itu Hutama Karya mencari pinjaman ke berbagai pihak, totalnya selama dua tahun utang Hutama Karya melonjak mencapai Rp 42 triliun dan penundaan pembayaran ke vendor subkontraktor sebesar Rp 25 triliun.
"Jadi saat itu (2017-2018) kami menggunakan pinjaman. Jumlahnya kini menjadi utang sebanyak Rp 42 triliun," ungkap Budi.
Celakanya, karena utang menumpuk, HK kini tak lagi bisa berutang. Dari sisi keuangan pun, pihaknya justru tak ingin lagi menambah pinjaman. Pasalnya, jumlah utang yang sekarang pun sudah membebani perusahaan. Kalau tidak kunjung berkurang, utang-utang ini menurut Budi dapat membuat likuiditas perusahaan minus di tahun 2035.
"Pinjaman saat ini saja kalau nggak turun juga, tahun 2035 akan menjadi minus. Menjadi kerugian, likuiditasnya kena," kata Budi.
Berlanjut ke halaman berikutnya
