Mentero Sosial Tri Rismaharini menekankan, pemerintah daerah (pemda) berperan menjadi kunci dari penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Bukan tanpa alasan, hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-undang (UU) yang memberikan kewenangan kepada pemda untuk melaksanakan pemutakhiran data kemiskinan.
UU memberi kewenangan pemda untuk menentukan siapa saja yang layak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan siapa yang tidak pada saat proses pemutakhiran data. Undang-undang yang dimaksud yaitu UU nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
"Pemutakhiran DTKS itu kewenangan daerah sesuai ketentuan dalam UU No. 13/2011. Prosesnya dimulai dari musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Lalu secara berjenjang naik ke atas. Jadi, pemda dan jajarannya sampai tingkat desa/kelurahan memiliki kewenangan penuh menentukan siapa yang layak menerima bantuan dan siapa yang tidak," kata Mensos yang akrab disapa Risma itu, dikutip dari situs Kementerian Sosial (kemensos.go.id), Jumat, (4/9/2021).
Mengutip situs Kemensos, pernyataan Risma tersebut sekaligus menanggapi kasus ketidaktepatan sasaran penerima bansos di beberapa daerah. Kasus terbaru terjadi di Desa Ambang Dua, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow. Masyarakat Desa Ambang Dua menggelar demonstrasi di kantor desa.
Mereka protes lantaran nama kepala desa masuk sebagai salah satu penerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Kemensos pun mengecek informasi tersebut, dan memastikan nama Kepala Desa Ambang Dua Sangadi memang tercantum sebagai penerima BST. Alhasil, nama kepala desa tersebut dihapus dari daftar nama penerima.
Rincian aturan Pemda bertanggung jawab untuk data bansos. Langsung klik halaman berikutnya.
