Komisi V DPR RI hari ini menggelar rapat dengar pendapat dengan beberapa Kementerian dan Lembaga diantaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), BMKG dan Badan SAR Nasional (Basarnas).
Dalam rapat yang ditayangkan secara virtual tersebut, Pimpinan Komisi V DPR RI memutuskan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) telah disepakati dan akan dilakukan penyerahan kepada Badan Anggaran pada 30 September 2021.
"Dengan disetujuinya oleh seluruh fraksi maka kita sepakati nota keuangan dengan perincian program yang tadi sudah disampaikan dan baca bersama saya ucapkan dari meja pimpinan kepada seluruh fraksi dan teman-teman angota yang telah menyetujui RAPBN di tingkat komisi hari ini dengan catatan Basarnas mudah-mudahan ada tambahan ya pak," kata Ketua Komisi V DPR RI Larasus dalam siaran langsung RDP melalui YouTube Komisi V, Senin (6/9/2021).
Berikut ini rincian anggaran masing-masing kementerian dan lembaga dari mulai Kementerian PUPR hingga Basarnas :
1. Kementerian PUPR
"Untuk alokasi anggaran eselon I Kementerian PUPR dengan total Rp 100,5 triliun telah sama dengan yang ada di dalam nota keuangan atau dengan raker yang kemarin," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Secara rinci, anggaran tersebut meliputi Sekretaris Jenderal mendapatkan alokasi Rp 641,7 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 101,7 miliar, Ditjen Bina Marga Rp 39,7 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp 12,5 triliun, Ditjen Sumber Daya Air Rp 41 triliun, Ditjen Perumahan Rp 5 triliun, Ditjen Bina Kontruksi Rp 600 miliar, Badan Pengembangan Rp 212 miliar, Badan Pengembangan SDM Rp 400 miliar, dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR Rp197 miliar.
2. Kementerian Perhubungan
Menteri Perhubungan Budi Karya tak nampak hadir di lokasi sehingga diwakilkan oleh Menteri PUPR Basuki. Dalam paparannya, Basuki mengatakan, lembar anggaran Kemenhub telah ditanda tangani oleh Sekjen dan sesuai dengan yang disampaikan DPR.
Kemenhub mendapatkan anggaran di 2022 sebesar Rp 32,9 triliun. Rinciannya yaitu Sekjen sebesar Rp 505 miliar, Inspektorat Jenderal mendapatkan alokasi Rp 87 miliar, Ditjen Perhubungan Darat Rp 5,3 triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp 8,9 triliun, Ditjen Perhubunga Udara Rp 7 triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp 6,7 triliun, Badan Pengembangan SDM sebesar Rp 3,7 triliun, Bapelitbang Rp 174 miliar dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebesar Rp 284 miliar.
3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT)
Berdasarkan nota keuangan RAPBN 2022 mendapat alokasi Rp 3,1 triliun dengan perincian Sekjen Rp 220 miliar, Inspektorat Jenderal 51 miliar, Badan Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rp 99 miliar, Ditjen Pembangunan Desa dan Pedesaan Rp 209 miliar dan Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Tertinggal dan Transmigrasi Rp 320 miliar.
Kemudian Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Rp 82 miliar, Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi mendapat alokasi Rp 313 miliar, Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi dan Tertinggal mendapatkan alokasi Rp 1,4 triliun.
4. BMKG
BMKG dalam nota keuangan RAPBN 2022 mendaptkan alokasi Rp 3,1 triliun. Terbagi dari Dukungan Manajemen Rp 1,2 triliun dan Program Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika sebesar Rp 1,8 triliun.
5. Badan SAR Nasional
Basarnas mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 1,9 triliun terbagi untuk Dukungan Manajeman Rp 907 miliar dan Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana sebesar 1.059 triliun.
(dna/dna)
