Penelitian Mulai Dipolitisasi Ini Kata Para Pakar

Tim Detikcom - detikFinance
Kamis, 16 Sep 2021 11:27 WIB
ilustrasi riset
Ilustrasi risetFoto: ilustrasi/thinkstock

Prof. Didik J. Racbini menyatakan keprihatinannya terhadap masalah kebebasan akademik di kampus-kampus Indonesia mulai merosot seiring dileburnya LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan lembaga ilmiah lainnya di bawah BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

"Bukanlah satu keputusan akademis yang berasal dari kajian ilmiah yang bersandar pada kebenaran ilmiah, tetapi lebih merupakan sebuah keputusan politik kekuasaan yang mengabaikan aspek kebebasan dan kebenaran ilmiah," ucap Didik.

Didik menyoroti bahwa hal ini menjadi sebuah masalah yang sangat serius dan perlu dipertanyakan. Karena satu kebenaran ilmiah tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan politik dari manapun asalnya.

Sementara Dr. Dipo Alam mantan peneliti LIPI, menyoroti tiga cacat serius kebijakan untuk melebur lembaga-lembaga riset dan LIPI di bawah BRIN.

Pertama adanya cacat material, karena tidak didapat atau sulit ditemukan referensi untuk membandingkan kajian model pembentukan BRIN dan adanya Dewan Pengarah di dalamnya.

"Hal itu hanya dapat diperbandingkan dengan struktur organisai politik Partai Komunis China (PKC) dimana adanya Dewan Pengarah," ucapnya.

Menurut Dipo, yang kedua adalah cacat formil. Keberadaan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan dan riset di Indonesia telah diperintahkan oleh Undang-undang no. 11/2009 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), namun kelembagaan BRIN hanya diatur melalui Keputusan Presiden (Kepres).

"LIPI dibentuk oleh UU No 6 tahun 1956 juga oleh Ketetapan LPI melalui Tap MPRS No. 18b tahun 1967. BATAN dibentuk oleh UU No 31 tahun 1964 dan diperkuat oleh UU No 10 tahun 1997," kata Dipo.

Dipo mempertanyakan sejak kapan sebuah Kepres boleh melangkahi bahkan menganulir Undang-undang. "Tidak ada satupun pasal di UU Omnibus Law yang menyebutkan adanya perintah untuk melebur lembaga-lembaga Ilmu pengetahuan dan riset." Ujarnya.

"Menjadi masalah serius, dimana BRIN malah mem-bypass semua undang-undang yang membentuk semua lembaga riset. Bahkan semuanya hanya dibubarkan melalui sebuah Kepres," tuturnya.

Ketiga, adanya Cacat Mental. BRIN yang dibentuk lewat Kepres No. 33 tahun 2021 tidak lagi didasari oleh spirit dari riset dan inovasi yang benar. Keberadaannya tidak lagi mencirikan sebuah organisasi riset level negara, tetapi sudah mirip ormas atau lembaga politik. Terlebih dengan adanya struktur Dewan Pengarah di dalamnya.

"Padahal, dalam Perpres BRIN lama No. 74 tahun 2019 tidak disebutkan adanya struktur Dewan pengarah. Pada Pasal 4 hanya disebutkan Struktur lama terdiri dari Kepala, Sekretaris Utama, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, dan Deputi Bidang Penguatan Inovasi,"ata Dipo.

Keberadaan Dewan Pengarah jelas bermasalah dan amat tidak lazim seperti halnya sebuah organisasi atau lembaga riset. Hal tersebut hanya lazim berada di partai politik atau ormas.

Dari situ dapat disimpulkan tentang adanya orang kuat yang bisa mengarahkan jalannya organisasi riset dan ilmu pengetahuan. "Keberadaan orang kuat hanya biasa terjadi di negara-negara komunis. Lagipula, posisi Kepala BRIN terlihat hanya bersifat administratif, wewenang strategis pada Pasal 6 Kepres BRIN semua dipegang oleh Dewan Pengarah," katanya.

Lebih lanjut menurut Dipo, terlihat secara umum keberadaan BRIN hanya sebuah akrobat politik dari sementara pihak yang lebih besar interest sumber daya ekonomi dari anggaran riset yang sepertinya digelembungkan. "Dulu pada anggaran 2017 UKP PIP Setkab hanya Rp 7 miliar/tahun. Setelah ada anggaran konsolidasi masuk ke BRIN menjadi Rp 16,6 triliun/tahun," Kata Dipo.

Hal tersebut lanjut Dipo, menjadi ironi di tengah pandemi dan resesi ekonomi seperti sekarang yang memaksakan pembentukan organisasi yang belum jelas blue print-nya, dan akan mengelola anggaran besar yag patut dipertanyakan.

Sementara Ketua Dewan Pengarah juga seorang ketua partai politik dan unsur Dewan Pengarah sebuah lembaga pembinaan ideologi BPIP, tentu dipertanyakan. "Di negara totaliter seperti China sekali pun, integrasi lembaga riset hulu ke hilir belum pernah ada modelnya. Di sana lembaga ristek menjadi pengambil kebijakan dan kebijakan hasil lembaga riset tersebut di share ke lembaga-lembaga lain," kata Dipo.

Masih menurut Dipo tidak ada model integrasi lembaga riset hulu ke hilir. Begitu pula di Korea Selatan, pada lembaga Korea Institute Science and Technology, juga pada lembaga KAIS (Korean Advance Institute of Science and Technology).


(das/zlf)