Banyak Departemen Lupa Garap PR

Jakarta - Hingga April 2006, masih ada beberapa departemen yang belum menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah alias PR yang tertuang dalam pekat kebijakan infrastruktur.Dari 23 kebijakan yang merupakan pekerjaan rumah departemen sebanyak 13 kebijakan sudah selesai disusun. Sisanya diperkirakan akan selesai pada bulan April ini. Padahal seharusnya 23 kebijakan diselesaikan pada bulan Maret 2006."Dari 23 kebijakan 13 sudah selesai, tapi yang lain dalam proses dan segera akan selesai. Nggak selesai bulan Maret tapi minggu ini selesai saya kira," ujar Deputi Menko Perekenomian Bidang Infrastruktur Suyono Dikun usai Shalat Jumat di Gedung Depkeu, Jl Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (7/4/2006).Depkeu merupakan salah satu departemen yang belum menyelesaikan kewajibannya yakni satu kebijakan mengenai tata cara mengenai pembagian alokasi risiko (risk sharing).Namun Suyono mengatakan keputusan Menteri Keuangan mengenai hal tersebut akan ditandatangani dalam pekan ini. "KMK sudah siap diteken," katanya.Selain Depkeu, Depdagri juga belum menyelesaikan yakni sebanyak 2 kebijakan, Departemen PU 1 kebijakan, Departemen Perhubungan 1 kebijakan.Disinggung mengenai apa kendala yang ditemui dalam menyusun kebijakan ini, Suyono mencontohkan kendala yang dihadapi Depdagri antara lain mengenai kerja sama pemerintah pusat dan daerah khususnya mengenai penanaman modal. "Tapi itu sedang dirundingkan. April saya kira sudah selesai," katanya.Sementara itu untuk bulan April ini ada 5 kebijakan yang harus disiapkan pemerintah. Dari 5 tersebut 2 diantaranya adalah merupakan kebijakan yang datang dari kantor Menko Perekonomian."Itu sudah kita siapkan, jadi tidak terlalu banyak masalah. Mengenai P3 Center, Public Private Partnership. Jadi kita akan membentuk ini yang akan menangani masalah swasta," ujarnya. (qom/)