Boikot Produk Australia Malah Bisa Ngrepotin

Jakarta - Aksi boikot impor barang dari Australia dikhawatirkan malah merugikan industri nasional. Banyak bahan baku dari Australia yang sangat diperlukan Industri di Indonesia. Jadi, aksi boikot itu nantinya malah bakal ngrepotin diri sendiri. Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Gabungan Industri Makanan dan Minuman Indonesia, Thomas Darmawan ketika ditemui wartawan disela-sela pertemuan United Nation Economic and Social Comission for Asia and The Pacific (UNESCAPE) di JCC, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu (8/4/2006).Seruan boikot dikeluarkan oleh Ketua Umum Gabungan Importir Seluruh Indonesia (GINSI) Amiruddin Saud. Boikot itu diserukan GINSI berkaitan dengan pemberian visa kepada 42 warga Papua oleh pemerintah Australia."Kalau GINSI punya semacam imbauan atau boikot, saya kira nggak bisa. Karena mungkin kita harus tahu impor dari Australia itu barang-barang bahan baku industri. Beda dengan Denmark yang keju atau mentega," ujar Thomas.Ia pun mencontohkan industri makanan ringan seperti biskuit yang membutuhkan gandum dari Australia, dengan nilai impor hingga 2,9 juta ton selama tahun 2004. Beberapa impor dari Australia adalah garam untuk industri sebesar 2,1 juta ton, Kaustik Soda sebanyak 2,1 juta ton tahun 2004, kapas senilai hampir US$ 100 juta. Belum lagi impor sapi dan susu. "Kalau itu kapasnya distop kan industri tekstil, garmen juga terganggu," tambahnya.Indonesia kini juga tercatat mengimpor besi dan Alumunium dari Australia. Sementara impor barang konsumsi dari Australia tidak sebesar impor bahan baku. Dari sisi transportasi, Thomas menilai impor dari Australia tergolong paling murah. Untuk gandum, biayanya mencapai US$ 22 per ton. Sedangkan dari AS atau Kanada mencapai US$ 40-50 per ton. Nilai ekspor Indonesia ke Australia mencapai US$ 2,3 miliar per tahun dan impor senilai US$ 2,7 miliar. "Jadi perdagangan hampir US$ 5 miliar. It's not easy. Dan dari sisi boikot tidak bisa begitu saja," ujar Thomas.Pria berkacamata ini juga mengungkapkan bahwa aksi boikot memboikot sebenarnya pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Saat itu yang memboikot adalah Australia sendiri. Dengan adanya boikot itu, Indonesia jelas merugi karena jika mengekspor barang ke Australia, harus melalui negara ketiga. "Kita bayar lebih mahal. Barang yang diekspor misalnya kakao. Kakao kita ke Singapura dulu terus dieskpor ke Singapura oleh Australia. Artinya kan ada yang diuntungkan. Kenapa itu harus terjadi," tegasnya.Menurut Thomas, boikot sebenarnya merupakan urusan pemerintah dan DPR. Ia berharap masalah pemberian visa bagi 42 warga Papua mengganggu hubungan ekonomi Australia Indonesia. "Kita kan tahu turisnya banyak sekali yang ke Bali. Mahasiswa kita kan 20 ribu orang sekolah. Kalau ada berita-berita seperti ini jangan sampai ekskalasinya membesar ke hal-hal yang sebenarnya. Itu kan masalah diplomatis, harus diselesaikan oleh parlemen atas pemerintah," tandasnya. (qom/)