Sentilan Sri Mulyani Buat Pemda: Dari Dana Ngendap hingga Bansos Lelet

Trio Hamdani - detikFinance
Jumat, 24 Sep 2021 08:00 WIB
Poster
Foto: Edi Wahyono
Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengalamatkan sederet sentilan kepada pemerintah daerah (pemda) terkait penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Apa saja?

1. Simpanan di Bank Naik

Simpanan pemerintah daerah (pemda) di bank nambah lagi dari posisi Juli Rp 173,7 triliun menjadi Rp 178,95 triliun pada Agustus 2021 atau bertambah Rp 5,22 triliun (3,01%). Hal itu menjadi perhatian pihaknya selaku bendahara negara.

Bahkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat masih terdapat provinsi dengan nilai simpanan yang lebih besar dibandingkan biaya operasional 3 bulan ke depan. Selisih tertinggi antara nilai simpanan dan biaya operasional 3 bulan adalah di Jawa Timur Rp 9,9 triliun, Aceh Rp 4,3 triliun, dan Jawa Tengah Rp 4,2 triliun. Pihaknya pun meminta pemanfaatan kas di daerah lebih optimal.

Sri Mulyani menjelaskan jika belanja operasional lebih tinggi dibandingkan simpanan di bank artinya anggaran pemda sudah digunakan. Begitupun sebaliknya.

"Tentunya kita berharap bahwa kalau biaya operasionalnya lebih di atas, simpanannya lebih rendah itu berarti sudah digunakan," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (23/9/2021).

2. Penyaluran Bansos Lelet

Sri Mulyani juga menyentil pemda yang belum agresif membelanjakan anggarannya untuk perlindungan sosial (perlinsos). Pihaknya mencatat hingga Agustus 2021, belanja perlindungan sosial oleh pemda tumbuh negatif 27,4% (year-on-year/tahunan) dengan serapan sebesar 0,5% dari APBD. Pemda dinilai perlu mendorong penyerapan bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

"Belanja perlinsos di daerah justru mengalami penurunan dan ini tentu disayangkan karena sebetulnya daerah juga tetap memiliki peranan penting. Tadi belanja pusatnya naik untuk bansosnya terutama pada saat mengalami (gelombang COVID-19) Delta, namun belanja di daerah justru tidak mengalami percepatan," ujarnya.

"Meskipun dananya tidak sebesar pemerintah pusat namun mereka memiliki anggaran dan harusnya itu digunakan untuk membantu masyarakat terutama dalam situasi yang luar biasa berat saat ini," jelasnya.

Tak hanya belanja perlinsos, realisasi belanja kesehatan juga tumbuhnya negatif 1,4%. Pemda diminta mempercepat penggunaan anggaran untuk penanganan COVID-19, dukungan vaksin, dan insentif tenaga kesehatan (nakes).

Bersambung ke halaman berikutnya



Simak Video "Menkeu Bingung, Program Pemda Bejibun tapi Tak Perhatikan Output & Outcome"
[Gambas:Video 20detik]