.webp)
Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian terlibat dalam adu argumen terkait stok pakan jagung dan harga yang meroket. Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta kedua kementerian itu duduk satu meja.
"Ini kan Kemendag bilang masalahnya di produksi. Tapi kata Kementan ini masalah distribusi. Maka dua kementerian itu janjian ketemuan sajalah, kan sudah punya nomor HP masing-masing. Perdebatan di publik bisa membuat malu pemerintah, masak sesama pemerintah saling debat," ujar Mufti saat dihubungi, Jumat (24/9/2021).
Mufti menambahkan, Kemendag dan Kementan harus duduk satu meja, lalu mengecek stok jagung bersama-sama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kan Mendag bilang stoknya enggak ada, bahkan cari 7.000 ton saja untuk kebutuhan peternak Blitar susah. Sedangkan Kementan bilang ada stok. Janjian saja, cek stoknya bareng. Kalau memang ada stok tapi tidak terdistribusi, berarti Mendag jarang mengecek lapangan. Selidiki apakah ada penimbunan, beri sanksi jika terbukti. Tapi bila memang stok menipis, cari solusi. Setelah itu tutup buku debat ini," ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu berharap ke depan, soal data yang merupakan masalah klasik bisa terkoordinasi dengan baik. "Ke depan juga ada Badan Pangan Nasional yang baru diteken Perpres-nya Juli lalu, nanti bisa terkoordinasi, sehingga masalah supply and demand ini klir, juga sekaligus jadi pintu jangan ada spekulan yang main-main," ujarnya.
Perdebatan Kemendag dan Kementan sendiri berasal dari pernyataan Mufti Anam saat rapat kerja dengan Mendag M. Lutfi pada Selasa lalu (21/9/2021). Mufti ketika itu menyatakan, berdasarkan data Kementan, ada stok 2,3 juta ton jagung, tetapi mengapa harganya mahal hingga membuat para peternak ayam kelimpungan, bahkan sampai menyita perhatian Presiden Jokowi ketika ada peternak ayam dari Blitar membentangkan protes.
Mufti menyoroti peran Kemendag lambat, karena semestinya bisa memastikan distribusi dan perdagangan jagung berjalan lancar tanpa harga yang meroket.
Bagaimana respons kemendag? Buka halaman selanjutnya.
