Mirisnya Kondisi 7 BUMN yang Mau Dibubarkan Erick Thohir

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Sabtu, 25 Sep 2021 06:00 WIB

3. PT Istaka Karya (Persero)

PT Istaka Karya (Persero) merupakan salah satu BUMN sakit yang tengah menjadi pasien PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA. Perusahaan ini mengalami segudang masalah mulai dari kas seret hingga menghadapi PKPU.

Namun BUMN ini justru mengumumkan telah mendapatkan beberapa proyek baru. Bulan lalu perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan proyek pembangunan gedung Kantor Pemerintahan Terpadu, Kabupaten Brebes.

Lalu yang terbaru Istaka Karya mendapat kontrak pekerjaan proyek pembangunan Hotel Luminor Signature Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.

Penandatanganan Kontrak telah dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2021 oleh perwakilan dari masing-masing pihak, yaitu Yudi Priyono mewakili Istaka Karya selaku Kepala Divisi Operasi dengan SD Hasyim, Direktur Cahaya Timur Madura sebagai pemilik proyek.

4. PT Kertas Kraft Aceh (Persero)

Saat rapat dengan Komisi VI 20 Februari 2020 lalu, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut ada sejumlah BUMN yang masuk dalam kategori dead weight alias 'sekarat'. Untuk perusahaan kategori ini, setidaknya ada dua opsi yakni ditutup atau merger.

Saat itu, Erick mengatakan, salah satu perusahaan yang masuk kategori dead weight yakni Kertas Kraft Aceh.

"Ini yang memang ketakutan kalau penghapusan ada kategori merugikan negara. Kertas Kraft Aceh ini juga sama. Hal-hal seperti ini yang saya tak mau terjebak," paparnya.

5. PT Industri Sandang Nusantara (Persero)

Senada, BUMN ini juga menjadi sorotan Erick Thohir saat rapat dengan Komisi VI 20 Februari 2020 lalu. Erick menyebut perusahaan ini masuk dalam kategori dead weight. Dia mengatakan, perusahaan ini sudah tidak bisa berkompetisi.

"Kita contohkan seperti Industri Sandang Nusantara ini sudah tidak maksimal, tidak kompetisi, tapi sayang sekali asetnya masih ada. Tapi kalau aset dan lain-lain dianggurkan seperti juga Merpati menjadi barang tidak berharga bahkan pegawainya tidak ada," paparnya.

6. PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (Persero)

Nama PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PANN sempat mengemuka dan bikin heboh pada 2019 silam. Sebab, BUMN ini membuat kebingungan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan DPR. Kala itu, rencananya PANN diberikan penyertaan modal negara (PMN) pada 2020 dengan total Rp 3,76 triliun.

Menteri BUMN Erick Thohir pun buka suara soal kebingungan yang dialami Sri Mulyani karena PT PANN. Erick mengatakan, BUMN ini punya masalah sejak tahun 1994. Bahkan, Erick sempat mengatakan PT PANN adalah salah satu BUMN yang melenceng dari core alias inti bisnisnya.

"Direksinya baru tapi ada problem dari 1994 ketika me-leasing pesawat terbang yang jumlahnya 10 pada saat itu. Saya rasa sangat tidak fair saya sebagai menteri langsung menyalahi direksi, tetapi ini adalah bagian BUMN terlalu banyak dan tidak kembali ke core bisnis. Padahal PT PANN itu awal didirikan untuk leasing kapal laut. Bukan kapal udara. Nanti ada kapal-kapal yang lain, kapal-kapalan," jelas Erick di Pacific Place, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Erick mengatakan, BUMN seperti PT PANN harus diperbaiki. Skemanya pun macam-macam bisa merger, paling buruk ditutup.

Terlebih, kata dia, pemerintah punya misi menciptakan lapangan kerja. Sementara, BUMN ini punya anak usaha yang 'menggemukkan diri' dan diisi oleh para oknum. Itu belum lagi perusahaan ini diisi oleh orang-orang tua pensiunan.

"Apalagi, visi presiden yang bicara cipta lapangan kerja, ternyata BUMN ini punya anak hanya menggemukkan diri dan diisi cuma kroni-kroni oknum bahkan orang-orang, mohon maaf saya bukan anti orang tua, saya sangat apresiasi, tapi kalau diisi pensiunan sedangkan 58% penduduk Indonesia di bawah 35 (tahun) berarti kan tidak membuka lapangan kerja," kata Erick.

7. PT Kertas Leces (Persero)

Nasib perusahaan pelat merah ini tak kalah sedihnya. Setelah lama terlilit masalah keuangan, BUMN ini diputus pailit alias bangkrut oleh Pengadilan Niaga Surabaya pada 25 September 2018.

Usai diputus pailit, aset perusahaan harus dijual untuk menutup kewajiban yang harus dibayarkan ke kreditur. Belum secara rinci, namun kewajiban yang harus dibayarkan sekitar dua kali dari aset perusahaan sekitar Rp 1 triliun.

Namun, putusan pailit itu bukan berarti menyelesaikan masalah. Dalam catatan detikcom September 2019, masih ada masalah dalam hal pembagian aset.


(acd/fdl)